Dosen Unram Diadukan ke KASN

Bambang Suprayogi (Sudirman/Radar Lombok)

MATARAM – Bawaslu Kota Mataram sudah melakukan pengumpulan data soal unggahan Dosen di Universitas Mataram (Unram) Inisial IGLM di fecbook soal foto salah satu calon Presiden Ganjar Pranowo. Laporan diterima Bawaslu dari masyarakat dari bukti unggahan yang ada di media sosial. Hal ini dinilai melanggar netralitas ASN.

IGLM diketahui mengunggah konten yang menjurus pada dukungan terhadap capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Konten itu di-posting pada Minggu, 3 Desember 2023. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan barang bukti, terkait pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu baru mengirim surat ke KASN.

Kami melaporkan IGLM ke KASN untuk ditindaklanjuti atau disanksi karena telah melanggar netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), surat resmi sudah dikirim,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Peneyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Mataram, Bambang Suprayogi kepada Radar Lombok, Senin (18/12).

Dari penelusuran tim Bawaslu, kedapatan mengunggah beberapa foto Ganjar saat bersama tim pemenangan Ganjar-Mahfud di salah satu hotel di Mataram. Dalam postingan tersebut, IGLM mengunggah beberapa foto Ganjar ke Facebook pribadinya dengan tagar #GanjarPresiden #GanjarMahfudMenang #GanjarMembacaPetaDiNTB #PolitikBeretika. “Ada juga terlampir screenshot data Dikti bahwa IGLM adalah ASN berpangkat lektor yang masih aktif sebagai dosen di Universitas Mataram mengajar di Program Studi Manajemen Sumber Daya Peternakan, jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Mataram juga sudah memanggil untuk diminta klarifikasi. Untuk sementara satu ASN yang sudah diberikan tindakan, sementara untuk ASN Kota mataram sampai sejauh ini belum ditemukan melakukan kampaye maupun menggunggah foto calon di media sosial.

Terpisah Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, untuk kalangan ASN di Kota Mataram semua dari tingkat kelurahan, kecamatan dan OPD sudah menandatangani kesepakatan netralitas. Dan mereka sudah diberikan himbaun dari kepaal daerah, untuk tidak main-main. Karena sanksi sudah jelas selama ini, dan diatur dalam undang-undang. Mereka bukan hanya saat jam kerja, tapi tetap melakat sampai ke tengah masyarakat. ASN tetap harus ingat, jangan sampai mengajak maupun kampaye, tegasnya.

Sesuai aturan selama ini, penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Ada sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, tegasnya.

Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN. (dir)

Komentar Anda