MATARAM–Dinas Koordinasi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 mulai fokus membidik investor asal negara Timur Tengah. Hal tersebut sejalan dengan potensi pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan Provinsi NTB yakni destinasi wisata halal.
“Sesuai dengan potensi yang sedang kita kembangkan, tahun 2017 ini negara Timur Tengah menjadi bidikan untuk digaet berinvestasi di NTB,” kata Kepala DKPM-PTSP Provinsi NTB, H. Lalu Gita Aryadi, Rabu kemarin (11/1).
Dikatakan, semakin dikenalnya Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi pintu masuk bagi Provinsi NTB untuk menggaet para pengusaha asal Timur Tengah untuk menanam uangnya di NTB dalam bentuk investasi, baik itu disektor pariwisata, perikanan, peternakan dan juga pertanian. Terlebih lagi, Lombok sudah begtu dikenal di dunia sebagai destinasi halal dunia, setelah dua tahun berturut-turur meraih predikat dan penghargaan dari lembaga dunia di Dubai.
Dimana pada tahun 2015, Lombok dinobatkan sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination dalam ajang The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 lalu. Di tahun 2016, Pariwisata NTB kembali meraih tiga penghargaan dunia pada ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Arab Emirate (UEA). Diantaranya, Novotel Lombok Resort & Villas meraih penghargaan World’s Best Halal Beach Resort. Sembalun meraih penghargaan World’s Best Halal Honeymoon Destination dan www.wonderfullomboksumbawa.com meraih penghargaan World’s Best Halal Tourism Website.
[postingan number=3 tag=”investasi”]
“Kalau kita lihat ketertarikan pengusaha di Timur Tengah untuk berinvestasi cukup besar. Maka sangat penting juga kita mempromosikan peluang berinvestasi di NTB,” ujarnya.
Menurut Gita, selain negara Timur Tengah, beberapa negara yang berpeluang besar untuk diajak untku berinvestasi di sektor pariwisata dan lainya di NTB ada beberapa negara. Seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan beberapa negara lainnya.
Kendati demikian, lanjut Gita, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat di lokasi investasi tersebut. Salah satu yang penting dalam penekanannya adalah pengusaha yang berinvestasi tersebut harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberdayakan masyarakat sekitar lokasi tempatnya berinvestasi. Baik itu berupa merekrut sebagai tenaga kerja dan kepedulian sosial kemasyarakatan.
Sehingga masyarakat setempat merasakan dampak dari kemajuan investasi di daerah mereka, dan banyaknya investasi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Investor yang kita beri izin itu harus bisa memanfaatkan potensi lokal masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan dampak positif keberadaan investasi di sekitar daerah mereka,” ujarnya. (luk)
