PRAYA – Dugaan pengkhianatan yang telah dilakukan Fraksi Golkar pada pemilihan alat kelengkapan DPRD (AKD) Lombok Tengah, semakin terang.
Ini menyusul bocornya rahasia dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT selaku kader Golkar terhadap kader partainya yang duduk di kursi legislatif tersebut. Bocoran ini disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Lombok Tengah, H Ijim Pratama. Dia mengaku, sudah melakukan rapat di internal partainya untuk menelusuri kegagalan kader partainya menduduki kursi AKD.
Dari rapat kecil itu kemudian dibuat tim untuk menelusuri kasus tersebut. Tak ayal, Gerindra pun akhirnya mendapatkan bocoran dari salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar. Di mana mereka, awalnya tidak mau mengikuti pemilihan tersebut. Tetapi, kemudian diminta untuk ikut dalam pemilihan tersebut.
[postingan number=3 tag=”loteng”]
Tragisnya lagi, anggota Fraksi Golkar ini diminta untuk tidak memilih perwakilan calon ketua komisi dari PBB, Gerindra, dan PKS. Sehingga suara para koalisi antara Golkar, Gerindra, PKS dan PBB jeblok pada pemilihan tersebut. ‘’Informasi ini kami dapatkan langsung dari salah satu anggoa Fraksi Golkar,’’ beber Ijim kepada Radar Lombok, kemarin (12/4).
Kata Ijim, anggota Fraksi Golkar ini membocorkan, bahwa adanya dugaan intimidasi dari H Achmad Puaddi FT selaku pimpinan. Puaddi juga dilaporkan telah meminta anggotanya untuk keluar dari formasi kesepakatan awal koalisi. Mereka diancam untuk tidak memilih calon perwalikan dari koalisi, melainkan harus memilih calon dari koalisi sebelah. Yakni, Fraksi PKB, PPP, Demokrat, Nasdem, dan Nurani Perjuangan.
Hingga akhirnya, Golkar mendapatkan satu posisi kursi menjadi ketua komisi I. Sedangkan tiga fraksi lainnya gagal mendapat kursi dan sekarang menjadi penoton. Hasil kesepakatan koalisi yang sudah dibangun bersama Golkar, PKS dan PBB tidak dilaksanakan. ‘’Semua ini atas permintaan ketua dewan. Dari 9 anggota dewan dari Fartai Golkar, ada di antara mereka yang sudah mengaku diintimidasi oleh ketua dewan untuk tidak memilih ketua komisi dari partai koalisi dan diperintahkan untuk memilih salah satu dari dua partai, yakni PPP dan PKB,” bongkarnya.
Atas dugaan pengkhianatan koalisi ini, Ijim mengaku bersama PKS dan PBB akan meminta pertanggungjawaban Partai Golkar. Pihaknya akan bersurat secara resmi untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini mengingat perjanjian tertulis yang sudah disepakati 25 anggota DPRD Lombok Tengah.
Perjanjian bermaterai itu berisikan, bahwa siapa yang mengkhianati isi perjanjian dalam surat tersebut maka mereka siap diberhentikan. Dengan bukti yang dimiliki koalisinya saat ini, Ijim mengaku, sudah mengarah kepada satu orang. Yakni, H Achmad Puaddi FT selaku Ketua DPRD Lombok Tengah yang diduga kuat telah menyetir anggotanya untuk berkhianat sekaligus menzalimi fraksi koalisinya. ‘’Surat itu ditandatangani di kediaman Sekretaris DPD II Partai Golkar Lombok Tengah H Lalu Kelan. Saya sendiri yang konsep surat itu, bermaterai 6000 dan sudah ditandatangani,’’ katanya.
Dalam hal ini, sambung Ijim, sudah jelas siapa lawan dan siapa kawan dan ini harus dia pertanggungjawabkan. “Jadi ketua dewan harus berpikir dulu kalau mengambil keputusan. Jangan mengandalkan keluarganya sebagai ketua DPD II Golkar, lantas ingin mengkhianati kesepakatan,” gerahnya.
Dalam wawancara sebelumnya, Sekretaris DPD II Partai Golkar Lombok Tengah, H Lalu Kelan membenarkan anggota koalisi partainya melakukan pemantapan di rumahnya jelang pemilihan AKD. Namun, ternyata komitmen bersama tidak sejalan dengan kenyataan. Hari pemilihan dia sudah menerima laporan, kalau tidak ada ketua komisi yang terpilih, yang masuk dalam koalisi Golkar.
Saat itu, Kelan mengaku terperanjat saat mendengar informasi itu karena sudah kadung membuat kesepakatan koalisi dengan Gerindra, PKS, dan PBB. “Asli saya malu dengan hasil pemilihan AKD itu. Untuk menutupi muka saya akan lepas jabatan sebagai sekum,” akunya.
Sementara Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT sejak awal memilih bungkam menanggapi persoalan ini. Ia enggan merespon persoalan ini, apalagi berkomentar di media massa. Sebab, ia tak ingin persoalan ini semakin meruncing dan berbenturan dengan sesama kader Golkar. (cr-ap)
