Ditentang Dewan, Renovasi Kantor Gubernur Tetap Dilanjutkan

DESAIN KANTOR GUBERNUR: Sejak terakhir kali diperbaiki tahun 1977 silam, Kantor Gubernur NTB akan segera direnovasi dengan anggaran Rp 40 miliar tahun 2024 ini. Tampak desain bangunan Kantor Gubernur NTB. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya menanggapi permintaan pihak Legislatif, agar program renovasi Kantor Gubernur NTB direfocusing atau ditunda hingga tahun 2025.

Melalui Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, Pemprov NTB memastikan pengerjaan proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB senilai Rp 40 milliar, tetap dilaksanakan tahun ini, meski mendapat penolakan dari sejumlah Anggota DPRD NTB.

“Tidak lah, tetap jalan,” tegas Gani, sapaan akrab Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB itu saat ditemui di Pendopo Kantor Gubernur, Senin kemarin (8/7).

Gani menyebut, renovasi Kantor Gubernur NTB akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bahkan mega proyek renovasi Kantor Gubernur NTB itu ditargetkan akan selesai pada 17 Desember 2024 mendatang, atau bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 66. “Ini fiks, tetap lanjut tahun ini. Diupayakan tanggal 17 Desember selesai,” ujarnya.

Mengenai pekerjaan renovasi gedung Kantor Gubernur NTB yang dikritik sejumlah anggota Dewan bakal tidak maksimal, lantaran waktu revitalisasi yang terlalu pendek. Dimana pengerjaan fisik akan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2024. Maka menurut Gani, itu tidak menjadi soal. Sebab, dari sisi kontruksi semua proses pembangunan Kantor Gubernur NTB itu sudah diperhitungkan. “Sedang proses tender, kita tunggu saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Pagar Proyek Bypass Mandalika

Pemprov NTB berkomitmen revitalisasi Kantor Gubernur tetap dlanjutkan. Kemudian terhadap sisa utang Pemprov kepada rekanan, Gani memastikan semua kewajiban pemerintah sudah clear, sehingga tidak ada alasan untuk menunda program revitalisasi Kantor Gubernur NTB itu. “Sudah clear, tidak ada masalah,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Gani, proyek revitalisasi kantor Gubernur sudah masuk tahap lelang pengerjaan fisik. “Siapa yang menang (tender, red), akan sesuai dengan ketentuan,” singkatnya.

Senada, Plh Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari mengatakan saat ini proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB sudah masuk proses lelang kegiatan fisik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dia memastikan renovasi bangunan kantor Gubernur selesai pada Desember 2024 mendatang. Mengingat renovasi hanya akan dilakukan pada bagian depan Kantor Gubernur saja, bukan semua gedung dibongkar.

“Kantor Gubernur NTB ini depannya saja yang diperbagus, baru diperbaiki belakangnya. Dipercantiklah nanti,” terang Lies.

Pemerintah lanjutnya, juga sudah menganggarkan sebesar Rp 40 milliar untuk revitalisasi Kantor Gubernur NTB. Khusus pembangunan fisik dianggarkan sebanyak Rp 35,6 milliar, sedangkan untuk perencanaan senilai Rp 2,5 milliar, dan MK (manajemen konstruksi) Rp 1,5 milliar, serta pengelolaan sebesar Rp 500 juta.

“Perencanaan dan MK sudah selesai. Sekarang ini sedang proses tender fisik. Tunggu lelang fisik ini tayangnya kapan. Agustus bisa mulai (pengerjaan, red),” jelas Lies.

Baca Juga :  Satu Lingkungan Zona Merah, Mataram Masih PPKM Level 1

Sesuai desain awal, Kantor Gubernur NTB yang menghabiskan anggaran puluhan milliar itu akan dilengkapi dengan lift didalamnya. “Dengan sisa waktu empat bulan, Insha Allah bisa,” yakinnya.

Sebelumya, rencana proyek renovasi kantor Gubernur NTB dinilai sejumlah anggota DPRD NTB terkesan dipaksakan. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB, Hasbullah Muis yang meminta proyek dengan anggaran Rp 40 milliar itu ditunda hingga tahun 2025 mendatang.

“Mumpung masih baru persiapan tender. Kalau memang dari hasil pengkajian itu anggarannya tidak mencukupi, ya sebaiknya ditunda saja,” pintanya.

Dia menyebut proyek pembangunan yang terkesan dipaksakan, tidak baik untuk dilanjutkan. Mengingat pengerjaan fisik yang ditargetkan Mei, kemudian molor hingga Juli 2024. Artinya, jika pengerjaan fisik untuk Kantor Gubernur mulai dilakukan Agustus 2024 mendatang, tentu dengan sisa waktu yang ada dikhawatirkan pembangunan mega proyek tersebut tidak selesai tepat sesuai yang ditargetkan, Desember 2024.

“Jangan sampai pengerjaannya terburu dan dikejar waktu, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pengerjaan. Sehingga dikhawatirkan malah jadi temuan,” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda