MATARAM – Sorotan Ombudsman Perwakilan NTB terkait beras miskin (Raskin) atau beras Sejahtera (Rastra) yang belum juga tersalurkan, mendapat tanggapan serius dari pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Bahkan, Dinas Sosial Provinsi NTB yang langsung melakukan koordinasi dengan pihak Divisi Regional (Divre) Bulog NTB.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik melakukan koordinasi terkait kesiapan pendistribusian raskin dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kota Mataram. “Bulog menyatakan kesiapannya untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan dasar bagi masyarakat penerima manfaat BPNT di Kota Mataram,” terangnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (22/2).
Disampaikan, untuk tahap pertama ini BPNT siap disalurkan dalam bentuk beras dan gula pasir. Pihaknya juga langsung mendistribusikan ke agen-agen yang sudah dibentuk bersama Dinas Sosial Kota Mataram, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Mataram (TKSK) dan pihak BRI selaku Bank penyalur BPNT di Kota Mataram.
Untuk tahap pertama ini, telah didistribusikan ke-6 titik. Program BPNT ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. “Sambil kita terus melakukan evaluasi apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan,” katanya.Terkait dengan raskin yang belum disalurkan di seluruh wilayah NTB, hal ini bukan disebabkan kelalaian pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Namun, penyebab utamanya adalah Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Sosial belum memutuskan secara resmi jatah pagu bagi semua provinsi.
[postingan number=3 tag=”raskin”]
Menurut Khalik, pemerintah daerah sendiri sangat siap mendistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat. Persoalannya, tanpa keputusan resmi tersebut, tidak ada dasar untuk daerah mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) ke Bulog. “Kita sampaikan terimakasih kepada Ombudsman, tapi kan harus ada dasar mengeluarkan dari Bulog sehingga bisa kabupaten/kota membuat SPA,” terangnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, Khalik bahkan langsung menelpon Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khalik mempertanyakan kejelasan besaran pagu untuk semua provinsi yang belum juga diputuskan sampai saat ini.
Berdasarkan komunikasi via telepon tersebut, dipastikan raskin bisa segera disalurkan dalam waktu dekat ini. “Saya langsung bicara via telepon dengan Bu Menteri Sosial, katanya minggu depan ini paling lambat sudah keluar,” kata Khalik.
Terlambatnya keputusan terkait pagu, disebabkan pemerintah sedikit alot membahas soal sistem BPNT yang sudah diterapkan pada 45 kota di Indonesia. “Informasi terbaru yang saya terima langsung, sekarang sudah tuntas dan segera dikirim surat resminya ke semua provinsi termasuk NTB,” imbuhnya.
Khalik sendiri mengaku tidak alergi terhadap kritikan. Malah hal itu dianggapnya sebagai masukan untuk dijadikan perhatian serius. Khalik bahkan meminta kepada Ombudsman untuk mengawal pendistribusian di lapangan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, termasuk kualitas beras yang kerap kali dikeluhkan.
Untuk diketahui, tahun 2017 Kemensos akan menyalurkan bantuan raskin senilai Rp 648,8 miliar kepada Provinsi NTB. Jumlah penerima raskin tahun ini 473.049 Kepala Keluarga (KK) di 10 kabupaten/kota. Penerima raskin atau rastra tahun ini bertambah 1.483 KK dibandingkan tahun 2016 lalu yang hanya 471.566 KK saja.
Jumlah penerima raskin sebanyak 473.049 KK tersebut, tersebar di Lombok Timur sebanyak 138.363 KK, kemudian Lombok Tengah 96.375 KK, Lombok Barat 66.996 KK, Lombok Utara 33.755 KK dan di Kota Mataram sebanyak 25.680 KK. Kemudian untuk kuota di Kabupaten Sumbawa sebanyak 34.040 KK, Dompu mendapatkan 19.356 KK, Kabupaten Bima 39.995 KK, Kota Bima 8.393 KK dan Sumbawa Barat sebanyak 10.096 KK. (zwr)
