Disnakertran Lombok Tengah Surati Perusahaan Berikan THR

H Masrun
H Masrun (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Lombok Tengah sedikitnya sudah melayangkan 65 pucuk surat kepada perusahaan di daerah setempat.

Surat ini berisikan imbauan agar setiap perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Meski secara aturan, masalah THR ini tak tertuang dalam undang-undang. Akan tetapi, tercantum dakam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh perusahaan. ‘’Ada 65 pucuk surat yang sudah kita kirim kepada masing-masing perusahaan. Terutama di Kota Praya ini agar segera memberikan THR bagi karyawannya,’’ ungkap Kepala Disnakertran Lombok Tengah, H Masrun, kemarin (15/6).

Masrun mengaku, surat tersebut diberikan kepada setiap perusahaan. Terutama yang tercatat sebagai perseroan terbatas (PT) dan Comannditaire Vennootsschap (CV). Karena secara aturan, merekalah yang wajib memberikan THR. Di samping memang, beberapa perusahaan seperti toko, rumah makan, dan restoran juga memiliki kewajiban yang sama. ‘’Kita berikan batas waktu sampai H-2 lebaran,’’ katanya.

BACA JUGA :  TNI Bantu Perbaiki Gubuk Warga Miskin

Masrun mengaku, masih ada sejumlah perusahaan yang belum disurati. Terutama pemilik toko besar, rumah makan dan restoran. Mereka akan dimintai keterangan terlebih dulu. Karena besaran THR disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK). ‘’Kita di Lombok Tengah sebesar Rp 1.640.000. Toko yang dikenakan sesuai UMK ini yang dianggap masuk klasifikasi mampu oleh daerah,’’ sebutnya.

Lebih jauh ditambahkan Masrun, imbauan masih akan dilakukan selama satu pekan kedepan. Sejumlah hotel, PT dan CV yang ada di luar Kecamatan Praya, khususnya di pinggir pantai,sampai saat ini belum dikirimkan. “Pada intinya sekitar ratusan surat imbauan bakal dibuat lagi. Semua perusahaan hotel, PT, CV yang beroperasi di daerah ini diwajibkan memberikan karyawannya THR,” ulangnya lagi.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga akan memasang baliho atau persinggahan posko pengaduan bagi karyawan. ‘’Jika nanti ada karyawan yang belum diberikan THR, untuk segera melapor dan pemerintah siap untuk mengakomodir,’’ tutupnya. (cr-ap)