Dislutkan Lombok Tengah Sesalkan Kapal Ikan Gagal Bongkar Muat

BERSANDAR: Inilah kapal-kapal besar yang sedang bersandar di Pelabuhan Awang. (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA–Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah menyayangkan adanya salah satu kapal penangkap ikan, KM Anugerah Berkah Bahari yang tidak bisa melakukan bongkar muat ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut karena diangap belum mengantongi izin.

Diakui Kepala Dislutkan Lombok Tengah, M Karmin, bahwa selama ini pemerintah terus berupaya maksimal agar pelabuhan tersebut bisa digunakan bongkar muat oleh kapal besar. Karena itu akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Kalaupun ada masalah maka seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus membatalkan pembongkaran.

Terlebih, Kamrin meyakini kapal tersebut sebenarnya sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Mengingat ada 149 kapal besar yang memiliki izin berlabuh di pelabuhan Awang dan itu bisa melakukan bongkar muat. Meski sebenarnya dari segi kesiapan di pelabuhan sendiri yang belum siap untuk melakukan bongkar muat. Kalau ada kapal yang mencoba untuk melakukan bongkar muat, maka dinas menyambut baik hal itu. “Sebenarnya kalau kapal ada mitra untuk penampungan ikan, maka ini sangat menguntungkan kita. Kapal ini sebenarnya sudah ada mitra dari Ampenan Kota Mataram dan izin berlabuh sudah ada bagi kapal-kapal ini,“ terang Kamrin kepada Radar Lombok, Rabu (11/8).

Kamrin lantas membeberkan, semua izin diurus ke pemerintah pusat dan proses pengurusan izin membutuhkan waktu yang cukup lama. Baginya, tidak mungkin kapal-kapal tersebut masuk ke pelabuhan Awang kalau mereka tidak mengantongi izin. “Apalagi kapal ini informasinya sudah sering melakukan bongkar muat. Tapi pertanyaannya kok bisa sekarang dilarang. Seharusnya biarkan saja sebagai upaya memperkenalkan pelabuhan Awang yang selama ini terus kita lakukan pembenahan,” terangnya.

BACA JUGA :  Sempat Kabur Lewat Atap Rumah, Penjambret HP Mahasiswi Akhirnya Ditangkap

Apalagi, sambung dia, komitmen pemerintah pusat untuk menghidupkan pelabuhan Awang untuk akan sangat mendukung berbagai event internasional yang akan dilaksanakan di Lombok Tengah. Tentu pelabuhan akan hidup jika di pelabuhan tersebut sudah terjadi bongkar muat ikan dari kapal ukuran besar. Karena ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah tapi menguntungkan juga bagi para warga sekitar pelabuhan. “Apalagi kalau kapal besar ini mereka menangkap ikan ekonomis penting, begitu ditangkap maka ikan tersebut harus dibekukan dan kapal ini juga membangun sandaran di Benua. Kenapa tidak misalkan kalau tidak lengkap langsung saja didatangi perusahaanya. Karena pelabuhan ini merupakan investasi besar dan secara bertahap berbagai fasilitas kita tingkatkan,” terangnya.

Kamrin tidak bisa menafikan berbagai surat harus diurus kapal yang akan bersandar. Sementara proses mengurus izin memerlukan waktu yang cukup panjang di pemerintah pusat. Sembari mengurus izin oleh kapal-kapal juga tidak jarang melakukan survei lokasi. “Tapi yang jelas dari informasi yang kami dapat ada 149 kapal yang sudah memiliki izin,” terangnya.

BACA JUGA :  Diduga Hanya Gegara Kerbau Makan Rumput, Amaq Mualim Tewas Dibunuh

Seperti diketahui, Minggu (8/8) sekitar pukul 11.30 Wita aparat melakukan razia terhadap kapal KM Anugerah Berkah Bahari yang membawa 39 anak buah kapal (ABK). Kapal itu tidak bisa melakukan bongkar muat ikan di pelabuhan Awang karena ternyata belum memiliki izin. Kapal jenis penangkap yang datang dari pelabuhan pangkalan Bajomulyo Jawa Tengah itu hendak melakukan bongkar muat ikan di pelabuhan Teluk Awang. Setelah mengetahui keberadaan kapal tersebut, pihak Pol Air Polres Lombok Tengah langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala UPT PP Teluk Awang, Kepala Kesyahbandaran PP Teluk Awang, Anggota Pos TNI AL serta seorang pengusaha pembeli ikan asal Ampenan.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, pihak pelabuhan belum bisa memfasilitasi pemilik kapal dan pengusaha ikan untuk melakukan bongkar muat di PPN Awang karena belum memiliki izin. Pemilik KM Anugrah Berkah Bahari harus mengurus administrasi berupa permohonan izin bongkar ikan terlebih dahulu kepada Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), baru diperbolehkan melakukan bongkar muat. (met)