Dishut Minta Sertifikat Pribadi di Sekaroh Dicabut

Hj Husnanidiaty Nurdin (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Hj Husnanidiaty Nurdin berharap kepada aparat penegak hukum   segera menuntaskan persoalan banyaknya sertifikat pribadi di kawasan hutan lindung Sekaroh. Mengingat kasus ini sudah cukup lama ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong.

Diterangkan, Kawasan Hutan Sekaroh (RTK 15) Kabupaten Lombok Timur ditemukan sekitar 34 Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal, kawasan hutan Sekaroh tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh siapapun. “Tentu kita berharap kasus ini bisa segera dituntaskan,” ujarnya saat ditemui Radar Lombok di ruang kerjanya Selasa kemarin (18/10).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002, luas hutan Sekaroh mencapai 2.834,20 hektar dengan total panjang 62,37 kilometer. “Tidak boleh ada sertifikat pribadi, sertifikat itu harus dicabut dan harus ada juga yang dipenjara,” ujarnya.

Upaya pembatalan sertifikat ini sudah sejak lama dilakukan, dengan berbagai langkah oleh Dinas Kehutanan NTB. Namun sampai saat ini sertifikt-sertifikat tersebut masih banyak yang belum dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi juga telah bersurat ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 29 Mei 2009. Dalam surat nomor 050/1282/05 tersebut, gubernur meminta agar dilakukan penelusuran dan peninjauan kembali sertifikat Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 Lombok Timur. “Ini kan memang kasus lama, sedangkan saya menjabat baru 4 bulan. Tapi kita tetap pantau kok perkembangannya, bahkan ada orang yang kita tugaskan untuk terus memantau perkembangan kasusnya di Kejaksaan Negeri Selong,” kata Eny.

Bupati Lombok Timur Ali BD juga sudah menerbitkan surat, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa agar mencabut seluruh jenis persuratan yang pernah dikeluarkan terkait dengan sertifikat illegal di kawasan hutan. Termasuk sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh.

Adanya sertifikat di dalam kawasan hutan ini terungkap, paska PT Eco Solution (ESL) investor asal Swedia melakukan investasi pengembangan kawasan wisata berbasis ekoturisme di Hutan Sekaroh melalui skema IUPJL, yang diterbitkan 2013. Pengembangan kawasan ini ditetapkan sebagai proyek pengembangan wisata yang termaktub dalam Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) semasa Presiden SBY. “Kalau saya tidak salah, kemungkinan lahan yang akan dikelola PT ESL juga ada kena sertifikat pribadi,” katanya.

Menteri ATR/Kepala BPN melalui Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, sebenarnya telah memberikan respon terkait masalah ini. Pihak BPN NTB diperintahkan untuk melakukan penelitian fisik, yuridis dan administratif agar semua sesuai aturan. Namun BPN NTB menilai penerbitan sertifikat telah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. “Kita memang sedang berbenah saat ini, saya juga sudah ketemu dengan Pak Budi selaku kepala BPN, dia sudah komitmen kita akan bekerja sama dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kawasan Hutan Dishut Provinsi NTB Sutikno mengungkapkan, selama ini pihak BPN NTB tidak bisa bekerja sama dengan baik. Salah satu contohnya, pada bulan Juni 2015 lalu, Dinas Kehutanan sudah bersurat ke Kepala BPN NTB Budi Suryanto meminta agar sertifikat-sertifikat pribadi di hutan lindung Sekaroh segera dicabut. “Sampai sekarang belum juga dicabut, surat kita saja tidak ditanggapi sama sekali,” ungkapnya.

Sutikno sendiri merupakan orang yang sangat senior di Dinas Kehutanan, ia juga masuk menjadi anggota Irjensus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sedang menuntaskan sengketa hutan lindung Sekaroh. “Sampai sekarang Irjensus juga belum ada hasilnya, rapat kedua di Jakarta malah saya tidak hadir karena tidak penting,” bebernya.

Lahan-lahan yang diterbitkan SHM berada di kawasan hutan yang strategis yang berada di pinggir pantai. Bahkan, pantai Tangsi atau dikenal dengan pantai Pink yang notabene adalah kawasan hutan, juga telah disertifikatkan dengan nomor sertifikat, 702, 703, 704, dengan luas total 45.622 meter persegi.

Kepala BPN NTB Budi Suryanto saat ditemui di kantornya sedang tidak berada di tempat. Semua pejabat yang ada di kantor tersebut juga tidak berani memberikan keterangan. “Coba besok kesini lagi, siapa tahu Pak Kepala (Kepala BPN) ada,” kata salah seorang petugas disana. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid