MAKASAR — Persoalan transportasi berbasis daring (online) yang ada di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Hal itulah yang membuat Dinas Perhubungan NTB belajar ke Provinsi Sulawesi Selatan yang terlebih dahulu mengalami masalah tersebut.
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ary Purwantini mengatakan, meski hingga saat ini layanan transportasi daring belum belum menjadi ancaman di NTB, namun tidak menutup kemungkinan layanan transportasi yang mulai menjadi primadona itu akan menjadi polemik. “Karena itu kita ingin lakukan antisipasi dan datang kesini,” ucapnya saat berada di kantor Dinas Perhubungan Sulsel, Senin kemarin (17/4).
Ary menambahkan, sebagai wilayah yang mulai dikenal sebagai daerah tujuan wisata, Pulau Lombok memiliki potensi untuk pengembangan sektor transportasi. Ary menilai, sejumlah polemik yang melibatkan transportasi daring dengan konvensional di beberapa kota bisa menjadi pelajaran bagi NTB.”Kami ingin sektor transportasi bisa dikelola dengan seimbang. Oleh karenanya, perlu langkah antisipasi dan solusi karena bukan tidak mungkin yang (transportasi) online akan berkembang di NTB,” katanya.
Selain persoalan transportasi daring, Dinas Perhubungan NTB juga perlu belajar banyak dari Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan bandara, terminal, hingga pelabuhan yang memiliki alur lalu lintas yang padat.”Kami juga ingin sharing soal BRT (bus rapid transit) yang ada di Makassar,” lanjut Ary.
Dijelaskan, BRT yang sudah hadir di NTB, khususnya Kota Mataram belum berjalan maksimal lantaran mendapat penolakan dari angkutan kota. Ke depan, Dinas Perhubungan NTB hendak merangkul angkutan kota di Mataram.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar menyambut baik kunjungan Pemprov NTB mengenai tata kelola transportasi. Ilyas mengaku sudah cukup jengah dengan polemik antara transportasi daring dan konvensional.
Kendati begitu, Pemprov Sulsel berusaha melakukan pendekatan secara arif kepada keduanya. Ilyas menilai, saat ini transportasi daring menjadi pilihan warga Makassar. Hal ini tak lepas dari frekuensi kendaraan di Makassar yang cukup padat hingga kerap menimbulkan kemacetan.”Di Makasar, transportasi online mulai menggeliat. Tapi di sisi lain, angkutan konvensional juga menjadi fokus perhatian kita seimbangkan,” ungkapnya.
Ilyas memberikan dua opsi bagi para pelaku transportasi konvensional dalam menyikapi kehadiran transportasi daring. Opsi pertama, Ilyas mengarahkan pelaku transportasi konvensional untuk membuat layanan aplikasi berbasis daring. Sedangkan opsi kedua, bergabung dengan layanan aplikasi daring yang sudah ada.
Ilyas mengapresiasi kerja sama antara BlueBird dan Go-jek beberapa waktu lalu dengan penyediaan layanan pemesanan taksi BlueBird melalui layanan aplikasi Go-jek. “Yang penting transportasi online ini memenuhi syarat,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi yang ikut dalam rombongan tersebut mendukung upaya Pemprov NTB dalam mengantisipasi persoalan transportasi daring dengan belajar ke kota yang sudah ada layanan transportasi daring. Menurutnya, pembelajaran ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi Dinas Perhubungan NTB dalam mengambil keputusan.
Hal yang harus segera dilakukan pemprov yaitu membatasi keberadaan transportasi online. Pemprov harus mengatur kepentingan umum agar tidak terjadi persoalan di lapangan. “Ojek online sudah ada, taksi online juga ada di Mataram walaupun belum banyak,” ungkap Mori.
Menurutnya, taksi konvensional di NTB banyak yang menganggur karena kurang pelanggan. Apalagi jika harus bersaing dengan taksi online. “Makanya penting dibatasi, Blue Bird itu sudah pakai online sekarang di Mataram,” tandasnya. (zwr)
