GIRI MENANG – Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lombok Barat Akhmad Saikhu meminta masyarakat melapor jika ada anak buahnya terutama petugas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) melakukan praktik pungutan liar (Pungli) saat bertugas. “ Yang namanya Pungli itu bukan sekarang saja dilarang, tetapi sejak dulu. Cuma sekarang kembali digencarkan pemberantasannya. Apabila ada petugas kami yang melakukan Pungli, laporkan,” tegas Saikhu saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/10).
Misalnya saja kata Saikhu, ada oknum petugas yang meminta uang saat menghentikan kendaraan angkutan di jalan dengan dalih pengemudi melanggar aturan. Jika itu terjadi, maka warga silahkan melapor. Begitu pula jika ada oknum petugas yang melakukan razia tanpa melibatkan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ lanjut Saikhu, juga harus dilaporkan. “ Jadi kalau ada yang melakukan razia tanpa didampingi kepolisian, itu sudah jelas razia ilegal. Jadi silakan dilaporkan,” terangnya.
Dishubkominfo sendiri juga ada pelayanan uji kendaraan bermotor. Pada tempat pelayanan tersebut, sudah dipajang tarif sesuai Perda. Sehingga bisa dilihat jelas berapa tarif yang ada. “Kalau petugasnya minta melebihi tarif, silakan juga dilaporkan,” jelasnya.
Dinas kata Saikhu melakukan berbagai langkah antisipasi Pungli. “ Kami selalu ingatkan agar jangan coba-coba melakukan Pungli karena itu bisa membuat malu. Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pemberantasan Pungli,” ungkapnya.
Sejauh ini lanjut mantan Camat Labuapi ini, belum ada yang melaporkan oknum petugas yang melakukan Pungli. Kalau pun nantinya ada yang melaporkan hal tersebut, dan terbukti, maka oknum petugas itu akan diberikan sanksi. “Kalau pemecatan kan itu ada tahapannya. Tapi yang jelas kita akan beri pembinaan. Kita tarik dari lapangan, kita bina. Kemudian sementara waktu kita berikan tugas administrasi,” tandasnya. (zul)
