Disdag NTB dan Gugus Tugas Pastikan Kualitas Paket Sembako JPS Gemilang

PANTAU: Kepala Disdag NTB, H Fathurrahman, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, dan jajaran Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB, ketika memantau kesiapan paket sembako untuk program JPS Gemilang di Gedung Bulog Dasan Cermen, Selasa (14/4/2020). (ist for radarlombok.co.id)

MATARAM—Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB ikut memantau kesiapan paket Sembako untuk program Jaringan Pengaman Sosilal (JPS) Gemilang Pemerintah Provinsi NTB, sebagai upaya meminimalisir dampak ekonomi dan sosial atas wabah Covid-19 di NTB, di Gedung Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4/2020).

“Ya tadi kami melihat kesiapan untuk paket Sembako program JPS Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, dan sekaligus memastikan ketersediaan Sembako, khususnya beras dalam masa Covid-19 dan menjelang puasa serta Idul Fitri,” ungkap Kapala Disdag Provinsi NTB, H Fathurrahman, kepada radarlombok.co.id disela melihat stok Sembako.

Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan paket bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 105.000 kepala keluarha (KK) se NTB, dalam bentuk paket Sembako Plus. Terdiri dari beras, telur, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dan lainnya. Dimana satu paketnya senilai Rp 250.000,- per KK per bulan. Dan akan diberikan selama masa Tanggap Darurat Covid-19, yakni dalam tempo tiga bulan.

Disampaikan Fathurraham, dari hasil pantauan lapangan yang dilakukan bersama jajaran Pemeritah Provinsi NTB, maka secara kesiapan sudah bisa didistribusikan untuk tahap pertama. Dimana dalam pelaksanaan program yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. GNE yang akan mendistribukasikan bersama mitra lainnya kepada penerima mamfaat.

“Dari hasil pantauan lapangan, GNE dengan mitra kerja Bulog memastikan paket Sembako siap untuk didistribusikan. Untuk tahap pertama di Kota Mataram tanggal 16 April 2020, dan akan diluncurkan secara simbolis pada saat acara “Jumpa Zul-Rohmi di RRI, pada 16 April 2020 pagi,” katanya.

Untuk tahap pertama ini, lanjutnya, tetap disesuaikan dengan data penerima berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB. Kemudian nanti akan dilanjutkan ketahap selanjutnya di kabupaten lainnya. “Ya untuk tahap pertama di Kota Mataram sesuai dengan data penerima di Dinsos,” katanya.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.

“Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” ungkap Ridwan.

Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselsaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya. “Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran.Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya, terangnya.

Ia menerangkan bahwa total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar rupiah, yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan 60 miliar untuk keadaan darurat.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. “Oleh karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” tambahnya.

Ia mengatakan data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini. “Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannyadan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,” tutupnya. (sal)