MATARAM– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram sudah mengembalikan uang ganti kerugian daerah temuan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Mataram tahun 2015 lalu.
Audit keuangan disbudpar ini dilakukan Inspektorat berdasarkan perintah dari Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani yang saat itu sedang menjabat pada tahun 2015. “ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kami berikan dan kerugian yang ditemukan juga sudah dikembalikan oleh dinas budpar sehingga sudah tidak menjadi masalah lagi,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram Makbul Maksum kepada Radar Lombok usia pelantikannya tim saber pungli Pemkot Mataram Rabu kemarin (14/12).
Makbul menjelaskan, pemeriksaan yang ia lakukan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 sampai 20 Oktober 2015 berdasarkan surat tugas penjabat wali kota nomor 700/19/IMSB/IX/2015 tanggal 18 September 2015.” Ini surat tugasnya dulu dan LHP sudah diterbitkan,” jelasnya
Ia menjelaskan temuan di dalam LHP itu relatif kecil dimana temuan-temuan yang didapatkan berupa kelebihan makanan dan minuman dalam acara pelatihan sebesar Rp 595 ribu. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah yang ditemukan masih tumpang tindih sebanyak 270 ribu. Dana SPPD luar daerah kelebihan harga tiket sebesar Rp 8,2 juta.“ Semua kerugian ini sudah dikembalikan oleh pihak disbudpar,” tegasnya.
Dengan pengembalian yang sudah dilakukan tersebut artinya sudah ada tindaklanjut. Saat itu, sekitar 7 hari setelah LHP diterbitkan disbudpar sudah langsung menindaklanjutinya.
“ Untuk angaran tahun ini kami belum masuk untuk pemeriksaan ,” tegasnya. Sementara itu Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengakui pihaknya belum menerima laporan terhadap. “ Saya belum tahu laporannya,” kata Ahyar
Menurut dia kalau memang benar ada, sifat dari temuan tersebut harus diperjelas apakah berupa pelanggaran administrasi atau temuan yang lainnya. Ia mengkui setiap tahun dirinyaselalu menandatangani temuan-temuan hasil pemeriksaan. Tujuanya untuk dilakukan pembinaan, perbaikan kesalahan-keselahan administrasi lainnya.” Kalau memang ada ini akan menjadi bahan evaluasi,” tegas Ahyar. (ami)