Dirjen AHU Ajak Notaris Cegah TPPU dan Pendanaan Teroris

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar. (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI Cahyo Rahadian Muzhar memberikan pembekalan terhadap para notaris yang baru diangkat di NTB dan sekitarnya. Acara tersebut dilakukan di Hotel Lombok Astoria, Kamis (11/7) kemarin.

“Tujuan utama pembekalan ini, untuk memastikan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, pembuat akta autentik, berintegritas dan juga profesional,” kata Cahyo Rahadian Muzhar, Kamis (11/7).

Notaris merupakan pejabat umum yang sejalan dengan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, juga memastikan kepastian hukum dari berbagai transaksi yang membuat akta.

“Notaris juga merupakan satu profesi dari tiga profesi yang menjadi garda terdepan untuk memastikan Indonesia tidak dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme,” sebutnya.

Dikatakan, Indonesia saat ini mengejar ketertinggalan akibat pandemi covid-19, yang dampaknya terhadap perekonomian. Untuk mengejar ketertinggalan ekonomi tersebut, salah satu caranya ialah menggairahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dan memastikan uang tersebut tidak diselewengkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan mendanai aksi terorisme.

Baca Juga :  Bentuk SDM Unggul, Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Peningkatan Fisik, Mental dan Disiplin Bagi Petugas Pemasyarakatan

“Kita mengetahui ada kasus-kasus yang misalnya yayasan terindikasi menerima pendanaan dari luar yang melanggar hukum, kita ingin notaris ini profesional. Pada saat yang bersamaan juga kita ingin menggiatkan bisnis. Alhamdulillah pada Oktober lalu kita menjadi anggota suatu badan dunia yang memastikan anggotanya itu memiliki rezim anti-pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Kita berhasil Oktober yang lalu,” ucap dia.

Saat ini, Indonesia sedang dievaluasi Bank Dunia untuk memastikan negara yang ramah investor dan ramah bisnis. Dalam hal ini, ia menyebut notaris menjadi garda terdepan. “Notaris ini garda terdepan, kita ingin menjaga integritas mereka,” ujarnya.

Dalam menjaga keprofesionalan dan integritas notaris, sudah dibuatkan pengawas notaris. Pengawas itu terdiri dari pengawas daerah, provinsi wilayah dan pusat. Dan, dirinya sendiri selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris Pusat.

Baca Juga :  Jelang Keberangkatan CJH, Kanwil Kemenkumham NTB Pastikan Kesiapan Sistem Keimigrasian

Jika ada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi, seperti sanksi etik. Sanksi etik ini sendiri akan diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan jika terjadi pelanggaran hukum akan ditindak majelis kehormatan notaris. “Jadi, kalau ada pelanggaran, silakan masyarakat laporkan baik itu etik maupun pelanggaran hukum. Unsur kami sangat efektif. Kalau pidana laporkan ke aparat penegak hukum,” katanya.

Menyinggung terkait perusahaan yang terdaftar sebagai PT di Dirjen AHU Kemenkumham RI terlibat judi online, ia memastikan perusahaan tersebut akan diblokir. “Kalau terlibat judi online kita akan blokir, karena memang ada istilah KBLI itu tidak boleh yang namanya satu perusahaan bergerak di bidang usaha perjudian atau pun pemain ketangkasan. Jadi jelas melanggar pidana administrasi, perusahaan itu akan kami blokir,” tegasnya. (sid)

Komentar Anda