MATARAM—Adanya keinginan PDIP mengajak koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo mendukung paket Ali BD-Selly di Pilkada NTB direspon parpol koalisi.
Ketua Partai Hanura NTB, Mudahan Hazdie mengakui, pihaknya sudah ada komunikasi politik dengan PDIP. Komunikasi itu terkait seperti apa rencana koalisi di pilkada NTB dengan mengacu koalisi nasional.
“Meski mengacu koalisi nasional, tapi kita belum ada sikap. Karena kita belum ada arahan dan instruksi dari DPP,” katanya, kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (18/8).
Partai Hanura sadar di tingkat nasional, Hanura merupakan salah satu gerbong koalisi parpol pendukung pemerintah. Karena itu, di Pilkada NTB Partai Hanura membangun komunikasi politik juga dengan
PKB, Partai Nasdem dan PPP.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya di daerah belum menerima perintah atau arahan terkait hal tersebut dari DPP di Jakarta.
Ia pun menuturkan, saat ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berkunjung ke NTB menghadiri Hultah NW di Anjani Lombok Timur beberapa waktu lalu, dirinya berinisiatif menanyakan langsung apa arahan dari ketua umum. Namun, dijawab masih belum.
“Pak ketua umum kami pun juga mengakui belum melakukan komunikasi dengan PDIP di pusat. Jadi kita menunggu saja perintah seperti apa nanti,” tegasnya.
Dikatakan, bahwa di Partai Hanura sendiri ada dua cara yang bisa diambil pada Pilkada nanti. Dua cara itu yakni reguler dan keputusan ketua umum langsung. Jalur reguler, terangnya, yakni melalui mekanisme tim pilkada dengan pendaftaran, penjaringan dan masing-masing calon penyampaian visi misi.
“Jadi mekanisme di daerah-daerah pendaftaran, penjaringan penyampaian visi-misi sudah kami lakukan. Misalnya sudah kita tahu bersama bahwa Pak Ali BD calon yang didukung PDIP tidak mendaftar di Hanura. Sekarang apakah ketua umum akan mengambil itu sebagai keputusan, kita tunggu saja,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, Akhdiansyah mengakui, bahwa kemungkinan partai pendukung pemerintah seperti PKB bisa mendukung paket pasangan dari PDIP. Pasalnya, itu sangat tergantung dari keputusan DPP PKB di Jakarta.
“Bisa iya dan bisa juga tidak. DPP menghormati apa mekanisme yang ada di daerah. Keputusan final ada di DPP,” pungkasnya. (yan)
