Diperiksa Jaksa, Sekda Loteng Ditanya 27 Perkara

DIPERIKSA: Sekda Lombok Tengah HM Nursiah saat diperiksa Kasi Pidsus Kejari Praya Hasan Basri, kemarin (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Penyidikan dugaan korupsi anggaran perusahaan daerah PT Lombok Tengah Bersatu (LTB) tahun 2015, terus menggelinding.

Setelah memeriksa puluhan saksi dari unsur mantan direksi dan pejabat dari instansi terkait. Jumat kemarin (2/6), giliran Sekda Lombok Tengah HM Nursiah diperiksa jaksa. Nursiah dimintai keterangan selaku mantan Asisten III Setda Lombok Tengah.

Nursiah datang ke kantor Kejari Praya sekitar pukul 10.00 Wita. Ia menggunakan kemeja warna biru langit dengan bawahan warna hitam. Nursiah diperiksa sekitar kurang lebih 40 menit. Karena sekitar pukul 11.00 Wita, Nursiah sudah keluar dari ruangan Kasi Pidsus.

Nursiah dianggap mengetahui soal pembentukan perusahaan tersebut karena erat kaitannya dengan persoalan keuangan waktu itu. Kasi Pidsus Kejari Praya Hasan Basri yang dimintai keterangan tak menapikan pemeriksaan sekda ini. Ia mengaku, pemeriksaan sekda terkait jabatannya sebagai mantan asisten III.

Dalam pemeriksaan tersebut, sekda sedikitnya harus menjawab 27 pertanyaan yang dilayangkan jaksa. Yakni, seputar tugas pokok dan fungsinya selaku asisten III waktu itu. Selain itu, sekda juga dicecar soal pembentukan PT LTB dan seputar pencairan uang senilai Rp 1 miliar yang sekarang sudah hangus tanpa laporan. ‘’Kita menghadirkan Pak Sekda selaku saksi kaitannya dengan jabatannya sebagai asisten III waktu itu. Tidak kurang dari 27 pertanyaan kita tanyakan ke beliau,’’ uangkap Hasan, kemarin.

Lebih jauh Hasan membeberkan, dari beberapa butir pertanyaan yang diajukan tak keluar dari kerja sama awal pembentukan PT LTB. Dalam jawabannya, sekda mengaku tak tahu banyak soal perusahaan daerah (perusda) itu. Baik pembentukan kerja sama perusda itu maupun soal kucuran anggaran yang diberikan ke perusahaan pimpinan Lalu Marthadinata waktu itu.

Sekda, sambung Hasan, malah mengaku mengetahui soal perusda itu setelah bermasalah. Sekda kemudian menanyakan persoalan perusda itu, baru kemudian mengetahui bahwa sistem kerja perusda itu dipihakketigakan. Termasuk soal sistem pencairan keuangannya, sekda mengaku tak tahu karena tidak ada koordinasi kepadanya waktu menjabat sebagai asisten III. “Kalau diambil dari keterangannya, memang sepertinya sekda yang saat itu masih menjabat sebagai asisten III tidak terlalu jauh mengetahui perusda ini. Proses keuangannya juga dia tidak tahu,” bebernya.

BACA JUGA :  Kapolres Loteng Dapat Gelar ‘Pating Lage Gumi Sasak’

Hasan mengaku, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memanggil notaris tempat PT LTB ini dibuat. Informasinya, ada empat orang notaris yang digunakan untuk membuat akta perusda ini. Sehingga pihaknya memerlukan keteragan dari notaris tersebut. ‘’Satu di antaranya sudah kita periksa. Tinggal tiga orang yang belum,’’ tandasnya.

Bagaimana dengan rencana pemanggilan bupati selaku komisaris utama? Hasan mengaku, belum ada rencana untuk pemanggilan bupati. Sebab, keterangannya belum terlalu dibutuhkan. Hal ini mengingat beberapa komisaris lainnya sudah dimintai keterangan. ‘’Belum kita agendakan untuk pemeriksaan bupati. Jika pun terus berhalangan, sudah ada keterangan komisaris lainnya. Jadi keterangan beliau belum terlalu kita butuhkan,’’ pungkasnya.

Nursiah yang dikonfirmasi juga tak menapikan soal pemeriksaanya oleh jaksa. Ia mengaku, pemeriksaanya dilakukan sebagai saksi. Ia dimintai keterangan selaku mantan asisten III. ‘’Saya sudah menjelaskan kepada seperti apa yang saya ketahui soal perusda itu. Dan, memang sejatinya saya tidak terlalu banyak tahu soal perusda itu. Sebagai saksi itu sudah biasa,’’ katanya.

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Suratman sebelumnya mendesak agar kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pasalnya, sudah jelas dugaan kerugian negara muncul. Hal ini didasari dengan tidak adanya laporan perusahaan tersebut terkait keberadaan uang senilai Rp 1 miliar yang dikucurkan Pemkab Lombok Tengah. Anehnya lagi, keberadaan dan penggunaan uang tidak jelas dan lenyap sampai sekarang. ‘’Untuk itu, kita minta agar persoalan ini diusut tuntas. Dan bila perlu pelakunya segera dipenjarakan,’’ ujar politisi PKPI ini.

Sejauh ini, jaksa sudah memeriksa puluhan saksi dalam kasus ini, baik tahap penyelidikan maupun penyidikan. Di antaranya Kabag Keuangan Hj Baiq Aluh Windayu, mantan Kepala Bappeda HL Satria Atmawinata, mantan Kabag Ekonomi Masnun, mantan Dirut PT LTB Lalu Marthadinata, mantan Direktur Keuangan Bahrul Albahidi, mantan orang dekat bupati HL Imam Haramain, dan sejumlah saksi lainnya.

Alhasil, jaksa sudah mengantongi calon nama-nama tersangka dalam kasus ini. Hanya saja, jaksa belum bisa mengekspos nama calon tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. (cr-ap)