PRAYA – Puluhan pegawai atau karyawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Lombok kembali mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah. Kedatangan mereka memenuhi undangan pihak Disnakertrans untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yakni antara karyawan dengan pihak IPDN.
Ujungnya, para karyawan tersebut merasa sangat kecewa mengingat mediasi tidak dilakukan dengan mempertemukan mereka dengan pihak IPDN. Akan tetapi pihak dinas melakukan mediasi di ruang yang berbeda-beda. Kedatangan para karyawan yang didampingi oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) ini bahkan sempat memanas.
Ketegangan terjadi antara perwakilan karyawan yang adu mulut dengan perwakilan dari Disnakertrans. Beruntung ketegangan tidak lama terjadi karena mereka sama-sama bisa saling menenangkan. Mediasi kemudian ditunda karena pihak karyawan bersama pendamping berencana akan bersurat ke dinas untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan yang mereka hadapi.
Salah seorang mantan karyawan IPDN, Sibawaihi mengaku dirinya merupakan salah satu karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal dirinya sudah bertahun-tahun bekerja menjadi sopir di IPDN. Dia mengaku ada tes untuk melanjutkan pekerjaan, namun kuat dugaan tes dilakukan hanya formalitas semata. “Ada sekitar 106 pegawai yang di-PHK dengan alasan karena ada pengurangan pegawai secara nasional, kemudian ada tes yang kami duga hanya formalitas. Karena yang lolos diduga hanya orang- orang mereka saja. Ini kita tes biasa untuk masuk kerja tapi malah kita tes untuk pemberhentian kerja,” sesal Sibawaihi saat ditemui di Disnakertrans Lombok Tengah, Kamis (30/12).
Sibawaihi dan teman-temannya hanya meminta kepada pejabat di IPDN agar memberikan pesangon kepada para karyawan yang sudah diberhentikan ini. Bahkan pihaknya tidak mematok berapa pesangon yang akan diberikan, karena mereka ingin sesuai dengan aturan yang berlaku. “Yang diberhentikan ini mulai dari sopir, klining service, bagian administrasi dan lain sebagainya,” tegasnya.
Senada disampaikan mantan karyawan IPDN lainnya, Mahsaruddin, ia sudah bekerja sudah delapan tahun. Di mana para karyawan dilakukan tes ulang, namun yang mereka sayangkan ternyata tes wawancara yang dilakukan diduga kuat tidak sesuai dengan tugas mereka di IPDN. Karena yang ditanyakan sangat jauh dari pokok persoalan. “Kita malah ditanya apakah sudah mendapatkan pekerjaan lain selain di IPDN. Makanya sebenarnya ada 151 pegawai sebenarnya dan sudah dilakukan tes dan ada 40 yang lolos. Tapi herannya kita sekarang menjadi 45 orang, kuat dugaan lima orang ini peserta siluman,” terangnya.
Namun terlepas dari itu, saat ini mereka mengaku sangat kecewa. Karena seharusnya pihak IPDN dipertemukan langsung dengan mereka agar bisa menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi saat ini. “ Yang jelas kami sekarang hanya meminta pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans Lombok Tengah, Lalu Karyawan menyampaikan, agenda mediasi yakni mendengarkan keterangan dari karyawan dan pihak IPDN. Tapi pihaknya mengaku tidak mempertemukan kedua belah pihak, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Pihak IPDN juga sudah datang dan membawa dokumen terkait permasalahan ini, hanya saja memang kita belum mengetahui isi dokumen. Yang jelas sebenarnya kita hanya sebatas melakukan mediasi dan tahapan selanjutnya kita meminta keterangan berbagai pihak. Jadi kita belum bisa sampaikan secara detail persoalan ini. Karena kita harus mendapatkan informasi yang komprherensif terkait dengan persoalan ini,” terangnya.
Sementara itu, pihak IPDN sampai dengan saat ini belum bisa memberikan komentar terkait dengan persoalan tersebut. Wartawan ini juga mencoba untuk mendatangi pihak kampus IPDN, namun jawaban yang didapatkan, bahwa harus bersurat dulu untuk bisa melakukan konfirmasi. Di satu sisi, salah seorang pegawai di IPDN juga mengaku saat ini sedang banyak kesibukan. (met)
