MATARAM – Pengusutan kasus dugaan penyelewangan pengadaan bibit sapi di Lombok Barat yang bersumber dari dana pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lobar terus digenjot.
Anggota DPRD Lobar mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. “Ada satu yang kami panggil kemarin, tapi tidak datang,” terang Kasi Intel Kejari Mataram, Ida Bagus Putu Widnyana, Selasa (20/9).
Anggota dewan yang dipanggil ini tidak dibeberkan identitasnya. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya mangkir. Pasalnya tidak ada pemberitahuan.”Alasannya kami tidak tahu, tidak ada pemberitahuan yang kami terima,” ungkapnya.
Kejaksaan akan kembali mengagendakan pemanggilan ulang.”Kami akan agendakan pemanggilan ulang,” katanya.
Berdasarkan data LPSE Lobar, pengadaan sapi tahun 2020 ada tiga paket pengadaan. Paket pertama jenis bibit sapi eksotis atau simental dengan pagu anggaran Rp 540 juta dikerjakan CV NMU asal Loteng dengan penawaran Rp 489 juta. Paket kedua juga dikerjakan CV NMU dengan pengadaan bibit sapi jantan dengan harga penawaran Rp 453,6 juta. Paket ketiga menggunakan APBD Perubahan dengan pagu anggaran Rp 2,244 miliar dengan total pengadaan sebanyak 264 ekor bibit sapi.
Setelah dilakukan penyelidikan, Kejari Mataram menemukan alat bukti permulaan yang cukup dan indikasi perbuatan melawan hukum. Sehingga, kasus inj dinaikkan statusnya ke penyidikan tanggal 27 Juni lalu sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print 01/N.2.10/Fd.1/06/2022.
Pun sejauh ini penyidik masih melakukan proses pemeriksaan saksi. Terhitung sekitar 20 saksi yang audah dimintai keterangan.”Saksi yang sudah kami periksa sekitar 20 orang, agendanya kedepannya sama seperti sebelumnya, masih agenda pemeriksaan saksi,” imbuhnya.
Dari 20 orang itu, termasuk dari kelompok tani (Tani) yang sebagai penerima yang sudah diperiksa. Selanjutnya akan kembali diagendakan pemeriksaan terhadap kelompok tani ini.”Nanti kedepannya ada kelompok tani juga yang akan diperiksa, pemeriksaan sudah diagendakan,” sebutnya.(cr-sid).
