Dinilai Politis, Bapemperda akan Evaluasi Brida

MATARAM—Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dinilai tidak efektif dan belum berjalan maksimal. Diantara yang akan dievaluasi, yakni Perda Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
Bapemperda ingin mendorong ada pengurangan, bahkan perampingan struktur OPD ditengah beban keuangan daerah yang relatif berat. “Banyak OPD tentu berimbas kepada pembiayaan operasionalnya,” kata Ketua Bapemperda DPRD NTB, Akhiansyah, diruang kerjanya.


Salah satu OPD yang menjadi sorotan pihaknya, yakni terkait keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB. Dimana menurutnya keberadaan Brida NTB dinilai belum memberikan dampak dan kontribusi maksimal dalam pembangunan di daerah. “Keberadaan Brida NTB ini harus kita evaluasi,” kata Akhiansyah.
Dia menilai, dari sisi hukum keberaaan Brida NTB dinilai tidak terlalu urgen (mendesak). Begitu juga substansinya. “Keberadaan Brida NTB lebih cenderung bersifat politis, daripada substansi dan fungsinya,” ucap politisi muda PKB tersebut.
Sebab itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Perda terkait pembentukan Brida NTB tersebut. Pembentukan Brida, kata Yongky, panggilan akrabnya, mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sehingga di daerah ditindak lanjuti dengan pembentukan Brida.
“Tapi kalau kita telaah Perpres, tidak ada keharusan bagi daerah untuk menindak lanjuti dengan membentuk Brida. Itu sangat tergantung dari kebutuhan di daerah. Jika tidak dibutuhkan, daerah tidak perlu membentuk Brida,” jelasnya.

Baca Juga :  Empat Jabatan Kepala OPD Dilelang


Meski terlihat tugas dan fungsi Brida terlihat tidak terlalu penting dan strategis. Namun anggaran biaya operasional yang dikelola Brida NTB terbilang cukup besar.
Tugas dan fungsi Brida NTB mengakomodir riset dan melakukan inovasi. Padahal fungsi tersebut sudah ada di sejumlah OPD atau dinas. Misalnya Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bidang Litbang) ada di dinas. “Nah, tugas dan fungsi bidang Litbang di sejumlah dinas ini yang diambil oleh Brida,” jelasnya.
Dengan ada penambahan OPD, termasuk keberadaan Brida, tentu berdampak besar terhadap beban keuangan. Sebab itu, pihaknya berharap dan berkeinginan agar tugas dan fungsi Brida itu dikembalikan ke bidang Litbang yang ada di masing-masing dinas atau OPD.

Baca Juga :  8.082 KPM Tidak Ambil Jatah BLT BBM, Dana Tersisa Rp 2,4 Miliar


Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi beban keuangan daerah untuk pembiayaan operasional OPD tersebut. Sementara kondisi keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir relatif sulit dan berat.
“Ngapain juga ada Brida, kalau keberadaannya belum memberikan kontribusi maksimal dan signifikan bagi pembangunan daerah. Hanya menambah beban keuangan daerah saja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Muhammad Akri juga mengaku kecewa dengan pengelolaan Beasiswa yang dilakukan oleh Brida NTB. Pihaknya juga sudah meminta Brida NTB melakukan perbaikan terhadap kinerja dalam pengelolaan beasiswa.


Dan jika tidak ada kunjung perbaikan dalam pengelolaan beasiswa tersebut, maka pihaknya akan meminta pengelolaan beasiswa dikembalikan ke Biro Kesra Setdaprov NTB dan Dikbud NTB. “Dan Brida NTB ditiadakan saja. Agar beban keuangan daerah bisa berkurang,” tegasnya. (yan)

Komentar Anda