Dinas PUESDM Siap Bekerja

HL Rasyidi

PRAYA-Kepala Dinas Pekrjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PUESDM) Lombok Tengah, HL Rasyidi menyambut baik rencana pemindahan kantor bupati ke PTP Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Rasyidi mengaku, pihaknya sangat gembira dengan kabar tersebut meski belum melihat secara langsung persetujuan Gubernur NTB. Menurutnya, lokasi pembangunan tersebut sangat tepat dan strategis. “Kami sangat senang mendengar usulan Pemkab Loteng, diterima oleh pemprov terkait pembangunan gedung kantor bupati yang baru,” katanya, Selasa (22/11).

Berubahnya lokasi pembangunan sesuai yang direncanakan, ini tidak membuat desain pembangunan gedung tersebut berubah. Kecuali akan ada perubahan dalam titik-titik tertentu, namun tidak seginifikan. “Perubahan ini tidak sampai membuat desain rencana pembangunan gedung kantor bupati berubah, keculai dalam hal-hal tertentu,” ujarnya.

Baca Juga :  BPK Periksa Fasilitas Dinas Perhubungan

Ia menjelaskan, lokasi pembangunan yang direncanakan sebelumnya berada di kantor bupati saat ini. Di mana sesuai hasil pengukuran, kedalaman penggalian untuk cakar ayamnya 2 meter. Sedangkan PTP Desa Puyung Kecamatan Jonggat, belum dilakukan, sehingga hal ini bisa mengalami perubahan, apakah kedalamannya akan lebih dari dua meter atau kurang. “Kalau tidak salah, anggaran untuk penggalian saja Rp 500 juta. Jika kedalamannya lebih dari dua meter, maka anggaran untuk penggalian tentunya akan ditambah. Sebaliknya jika kurang dari dua meter, maka anggaran yang sudah ditetapkan dialihkan ke pembangunan lain,” sebutnya.

Baca Juga :  Dinas Pertanian Mataram Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dijelaskan, anggaran pengerjaan awal sesuai yang telah ditetapkan sebesar Rp 50 miliar. Pengerjaannya akan dilakukan awal tahun 2017 mendatang. “Insya Allah jika semuanya sudah selesi diurus. Tinggal ditender antara bulan Februari Marat dan April, pengggaliannya sudah mulai dikerjakan,” ungkapnya.

Sesuai perencanaan lanjutnya, pembangunan ini ditergetkan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 217 miliar. Sedangkan mekanisme pencairannya setiap tahun Rp 50 miliar dan ditargetkan awal tahun 2020, pembangunan tersebut sudah selesai dikerjakan. ‘’Kita harapkan perencanaan tidak ada yang berubah, sehingga pembangunan gedung kantor bupati baru selesai dikerjakan sesuai yang diharapkan,” harap Rasyidi. (cr-ap)

Komentar Anda