Dilaporkan FRB, Dewan Gerah

SELONG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim ) dibuat gerah terkait  laporan Forum Rakyat Bersatu (FRB) yang dikomandoi Eko Rahady. LSM tersebut sebelumnya melaporkan  anggota dewan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong  terkait sejumlah kasus dugaan penyimpangan. Kasus dimaksud meliputi dana aspirasi bantuan sosial dewan, perjalanan dinas dan kunjungan kerja, hingga dugaan reses fiktif.

Atas laporan itu, dewan pun lansung bersikap. Bahkan wakil rakyat ini, mengancam akan melapor balik FRB dengan dalih pencemaran nama baik. Dari laporan tersebut, kalangan dewan  langsung memberikan kuasa ke Abdul Muhid  yang juga anggota dewan setempat  guna menindaklanjuti masalah ini. Namun kepastian laporan balik  itu, sejauh ini masih menunggu waktu yang tepat.

‘’Pada dasarnya, DPRD akan menindaklanjuti secara hukum soal laporan FRB yang mensinyalir ada kebobrokan. Dalam waktu dekat kita akan melapor karena ini telah menyerang harkat dan martabat anggota dan intitusi dewan,” tegas Abdul Muhid, Rabu (4/5).

Ditegaskan, apa yang dilakukan FRB jelas telah mencemari nama baik. Sehingga upaya hukum pidana yang akan ditempuh itu lanjutnya karena merasa harga diri intitusi  telah tercoreng  dengan tuduhan FRB yang dianggap tidak mendasar.

Jika jelas melakukan pelanggaran hukum,  sebut Muhid, siapa pun mereka tidak ada istilah kebal hukum. Apalagi hanya sekedar menjadi anggota dewan.  Namun laporan FRB ini disebutnya sama sekali ngawur dan tidak ada dasar hukumnya. Karena semua tuduhannya, itu  tidak jelas tempat dan waktunya termasuk barang bukti yang menjadi dasar laporan mereka.

‘’Kalau jelas apa yang dilaporkan itu, dewan juga pasti akan berbuat. Tapi laporan itu tidak jelas siapa anggota dewan yang melakukan penyimpangan itu seperti yang dituduh,” paparnya.

Dengan laporan itu, maka sejumlah angggota dewan yang merasa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan itu  kini merasa terusik dengan ulah FRB ini. Dari itu, dewan pun merasa perlu ada upaya hukum yang akan ditempuh karena menyangkut harga diri ‘’ pada prinsipnya sekarang kita akan ambil langkah hukum dulu,” pungkas Muhid.

Pernyataan Muhid berbeda dengan tanggapan wakil ketua DPRD Daeng Paelori. Menyikapi ini, Daeng pun menannggapinya dengan santai. Bahkan politisi Partai Golkar ini, mengaku  apa yang dilaporkan FRB itu diangggapnya sebagai bentuk  kritikan masyarakat. Namun terkait ancaman melapor balik FRB , diakuinya  sejauh ini belum sampai ke arah sana.

‘’Kalau  pun ada masukan dari masyarakat, itu hanya sebatas koreksi dan bentuk perhatian masyarakat terhadap dewan,” jawab Daeng.

Sejumlah dugaan penyimpangan yang dilaporkan FRB disebut  tidak ada masalah. Karena semua itu sebelumnya telah dilakukan audit internal oleh  BPK dan inspektorat. Hasilnya sama sekali tidak ada ditemukan masalah seperti yang dituduhkan. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid