MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Muhammad Suruji, mengaku kesulitan mendapatkan data jumlah siswa penerima kartu Program Indonesia Pintar (PIP). Padahal kartu ini sangat penting untuk memberikan akses pendidikan bagi anak yang kurang mampu.
“Data jumlah secara pasti penerima KIP di NTB belum ada, karena pemerintah pusat langsung mentransfer ke masyarakat,” kata Suruji di Mataram, Senin (22/8).
Suruji mengakui jika saat ini pihaknya masih kesulitan mendapatkan data secara pasti berapa siswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di NTB untuk semua jenjang pendidikan. Ini mengingat, tak sedikit pula penerima KIP ini tidak aktif di bangku sekolah. Hal tersebut disebabkan, pengambilan data dan pendistribusian KIP ini langsung ke desa/kelurahan.
Data KIP, ungkapnya, selama ini tanpa pelibatan secara langsung Dinas Dikpora NTB. Melainkan menggunakan data dari Kementerian Sosial menjadikan penerima KIP banyak juga anak yang tidak aktif duduk di sekolah.
“Saat ini ada sekitar 500 ribuan siswa penerima KIP dan jumlah itu terus bertambah,” kata mantan Kepala BKD NTB ini.
Suruji berjanji dalam waktu dekat ini pihaknya akan koordinasi bersama pihak Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil (Dinsodukcapil) NTB. Tujuannya, untuk mensinkronkan data berapa jumlah sebenarnya siswa di NTB yang sudah memegang KIP untuk masing-masing jenjang pendidikan.
Dengan demikian, data tersebut bisa menjadi acuan dalam program pendidikan yang lebih terarah. Kalaupun ada penerima KIP tidak bersekolah, maka akan dirangkul untuk bisa mengenyam pendidikan baik itu dipendidikan formal maupaun non formal . sebut saja seperti di lembaga PKBM untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan paket baik itu A, B dan paket C. “Dari Kementerian masih banyak juga kartu yang belum didistrbusikan. Karena itu kita akan perbaharui data siswa,” imbuhnya. (luk)
