MATARAM- Kondisi bangunan beberapa Pos Kesehatan Desa (Pokesdes) di Kota Mataram cukup memprihatinkan. Tidak hanya di Cakra Utara, kondisi bangunan yang butuh penanganan ada di Poskesdes Abian Tubuh, Poskesdes Pejeruk dan Puskesmas Selaparang.
Terhadap kondisi fasilitas pelayana kesehatan ini, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengaku sudah mengajukan permintaan anggaran untuk renovasi gedung. Namun karena ada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan masih masalah dengan nomenklatur maka pengajuan yang sudah dilakukan ditolak oleh Kementerian Kesehatan dan juga ditolak di dewan.”Dulu kami sudah ajukan empat faskes, tetapi ditunda karena pemotongan anggaran,” kata H. Usman Hadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram kemarin.
Dijelaskan Usman, tahun 2016 pihaknya sudah mengusulkan kepada Kemenkes dana perawatan bangunan. Pada saat itu Dikes mendapat bantuan DAK dari pusat. Namun karena masih menggunakan nomenklatur yang berbeda yakni Polindes ini dipermasalahkan sehingga kini diubah menjadi Poskesdes. Setelah itu ternyata di tengah jalan terjadi lagi pemotongan DAK. Dinas Kesehatan otomatis juga ada pengurangan anggaran. Kurang lebih sekitar 20 persen DAK yang dikembalikan yang jumlahnya antara Rp 18 miliar sampai Rp 20 miliar. Dikes termasuk salah satu SKPD yang mendapatkan dana DAK. Untuk tahun 2017 Dikes kembali mengajukan untuk rehab empat faskes paling bawah di tingkat kelurahan.
Angaran yang akan diberikan nanti tentunya sesuai dengan APBD yang akan ditetapkan oleh Pemkot Mataram. Ia berharap angggaran untuk perbaikan empat faskes tersebut bisa disetujui tahun ini sehingga bangunan Poskesdes bisa diperbaiki.”Mudahan tahun ini bisa terealisasi,” harapnya.
Terpisah, anggotaDPRD Kota Mataram H. Mujiburahman mengatakan, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan harus memperbaiki fasilitas kesehatan yang beberapa bagian dan bangunannya rusak. “ Dinas pasti memiliki dana untuk perawatan bangunan,” ungkap politisi Golkar ini.
Kalau memang dirasakan anggarannya masih kurang silahkan diusulkan tambahannya. Komisi IV DPRD Kota Mataram sangat peduli dengan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.” Kalau diajukan akan kami pertimbangkan,karena kami care terhadap kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan Dinas Kesehatan bisa mengajukannya untuk tahun 2017, kalau memang masih ada masalah dengan nomenklatur, maka terlebih dahulu silahkan memperbaiki nomenklaturnya. Apalagi dalam minggu ini akan segera dibahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) RAPBD 2017. “ Kalau sesuai aturan komisi 4 akan senantiasa mem-back up,” tegasnya.(ami)
