MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Aidy Furqan menegaskan bahwa pelatinkan kepala sekolah (Kepsek) yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) menyesuaikan dengan Gubernur NTB terpilih. Hal ini, tentu sesuai izin dari Kementerian.
“Kalau pelantikan Kepsek menyesuaikan dengan kepsek terpilih, serta izin dari Kementerian,” kata Aidy Furqan.
Dikatakan, bawah pelantikan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. Di mana, kepsek jenjang SMA, SMK maupun SLB se-NTB ada puluhan tidak lagi belasan yang masih dijabat oleh Plt maupun Plh.
“Sekarang ini yang kosong ada puluhan tidak lagi belasan, hal ini sebabkan karena banyak yang pensiun,” terangnya.
Menurutnya, jika menelisik konsep yang dibangun oleh Gubernur NTB terpilih tentang meritokrasi, di mana pengangkatan harus melaksanakan seleksi (Cakep). Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem pendidikan. Dalam meritokrasi, penempatan seseorang pada posisi tertentu didasarkan pada kemampuan, kualifikasi, dan prestasi mereka, bukan karena faktor lain, seperti hubungan atau posisi sosial.
“Walaupun mereka mempunyai sertifikat Cakep, sertifikat guru penggerak kalau dalam konsep meritokrasi harus seleksi dan ini sudah kami siapkan,” ujarnya.
Dipaparkan, dengan mengadakan tes seleksi untuk calon kepala sekolah, Dikbud NTB memastikan bahwa mereka yang terpilih untuk memimpin sekolah adalah individu yang memiliki kompetensi terbaik dalam bidang pendidikan, manajemen sekolah, serta kepemimpinan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
memajukan sistem pendidikan secara keseluruhan.
“Seleksi Cakep ini bukan hanya untuk memilih kepala sekolah yang kompeten, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menerapkan meritokrasi dalam sektor pendidikan guna menciptakan perubahan positif,” tutupnya. (adi)
