MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menerapkan pendidikan politik kepada siswa SMA dan SMK di NTB. pendidikan politik bagi pelajar ini dilaksanakan setelah melalui kajian bersama sejumlah pihak.
“Kita akan mulai menerapkan pendidikan politik bagi siswa untuk jenjang SMA dan SMK, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan,” kata Kepala Dnas Dikbud NTB H Aidy Furqan, Selasa (25/5).
Diterangkan Aidy, untuk memuluskan rencana pembelajaran pendidikan politik bagi pelajar ini, pihaknya akan membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPRD NTB. Ditargetkan penandatanganan MoU dimaksud terwujud dalam dalam waktu dekat ini.
Dalam program ini pendidikan politik, para peserta didik diperkenalkan, bagaimana anggota DPRD melakukan sidang dan proses politik lainnya. Seperti apa proses yang dilakukan dan akhirnya bagaimana DPRD mengambil keputusan.
“Selama ini, anak-anak diajarkan pendidikan politik. Sayangnya, yang mengajarkan maupun yang diajarkan pendidikan politik tersebut tidak pernah masuk ruang sidang dewan. Bahkan, lumayan banyak yang tidak tahu gedung dewan. Makanya inilah upaya untuk memperkenalkan pelajar sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Selain itu, ketika DPRD melakukan sidang, misalnya sidang di komisi-komisi, maka siswa akan dikenalkan secara ril tentang sidang tersebut. Nanti peserta didik yang tergabung dalam OSIS, PMR, Pramuka dan lainnya. Mereka ini sudah punya garis untuk itu, tetapi sejauh ini belum diisi secara maksimal.
Bukan hanya itu, budaya kritik peserta didik harus dibangun sejak dini dengan memberinya strategi pembelajaran. Mereka merdeka dalam mendesain konstruksi berpikir, tetapi faktual. Sehingga, kedepan mereka tidak liar. Program pendidikan politik bagi pelajar ini diharapkan bisa menambah khasanah dan memperkata pengetahuan siswa.
Aidy juga mengimbau supaya para siswa dikompetisikan, sehingga menjadi anak pilihan, karena mereka ini perlu diberikan kesempatan.
“Tahun ajaran baru ini kita coba mulai maksimalkan,” tandasnya.
Terpisah Ketua PGRI NTB, M Yusuf mendukung program yang ditawarkan oleh Dikbud NTB untuk memperkenalkan pendidikan politik kepada siswa. Sebab siswa SMA, SMK maupun SLB adalah calon pemilih pemula dalam pesta demokrasi, mulai pemilihan kepala lingkungan/kepala dusun, kepala desa, bupati/wali kota, gubernur,presiden dan juga DPRD dan DPR RI, serta DPD, ssehingga dipersiapkan bagaimana mengenal politik, apa manfaatnya serta tujuannya.
“Calon pemilih pemula ini dapat mengenal pilihannya, untuk apa dicalonkan orang tersebut,” ujarnya. (adi)
