Dikbud NTB Panggil PPK Klarifikasi Honor Fantastis Pendamping DAK

Muhammad Ikhwan (DOK/ RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kepala Bidang Pembinaan SMK Dikbud NTB M Ikhwan menegaskan bahwa setelah melakukan kroscek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik jenjang SMA maupun SMK terkait dengan sistem pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2022 bahwa anggaran yang 13 orang sebanyak Rp 2 miliar tidak benar. Hal itu setelah dilakukan klarifikasi ke  PPK terkait isu yang beredar.

“Pelaksanaan DAK Fisik Insyaallah dimulai Juli 2022, sementara anggaran yang tersedia lebih rendah dari tahun lalu untuk semua paket pekerjaan. Maka PPK berdasarkan rapat koordinasi terakhir memutuskan bahwa pendamping/fasilitator yang awalnya direncanakan bekerja 7 bulan dengan alokasi biaya jasa sekitar Rp 6 juta perbulan itu akan dipekerjakan 5 bulan,” kata Khairul Ikhwan kepada Radar Lombok kemarin.

Dikatakan, mengingat waktu yang mepet untuk perencanaan dan rekrutmen fasilitator dari jumlah pendaftar administrasi membludak, sehingga menyebabkan timeline rekrutment berubah dari skenario awal. Selanjutnya dikatakan spek profil pendamping pelaksana-pengawas/fasilitator itu berbeda dengan profil pendamping perencana. Maka biaya jasa pendamping perencana diambil 2 bulan dari alokasi biaya jasa 7 bulan pendamping/fasilitator, sehingga beban biaya jasa fasilitator yang berfungsi sebagai pendamping pelaksana pengawas akan dibayar 5 bulan saja berada di lapangan sesuai dengan timeline pelaksanaan.

“Dua bulan dilakukan sebagai perencanaan. Maka kita rekrutlah perencana berdasarkan dari profil-profil yang masuk dan pengalaman mitra-mitra kita sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, jika melakukan seleksi untuk perencanaan itu tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa, karena alokasi penganggaran yang memungkinkan hanya dalam bentuk pengadaan langsung. Seperti melakukan seleksi tenaga fasilitator panjang sekali prosesnya, sehingga tidak bisa mengejar proses pelaksanaan fisiknya.

“Maka pendamping perencana itu ditunjuk berdasarkan profil, pengalaman yang bersangkutan. Maka didapatkanlah tim perencana dengan pembayaran jasa rata rata Rp 4,6 juta/ orang berdasarkan lokasi. Jadi tidak benar gajinya fantastis,” jelasnya.

Sedangkan tim pendamping pelaksana pengawas/fasilitator akan ditempatkan selama 5 bulan dengan biaya perbulan Rp 6 juta perbulan untuk membantu kepala sekolah mengawasi kegiatan proyek. Selain itu ada Tim MK untuk mempersiapkan teknis kegiatan ini, tidak mungkin PPK bisa melaksanakan secepatnnya dengan volume pekerjaan yang begitu banyak. Maka direkrutlah 7 orang yang terdiri dari asisten MK dengan gaji Rp 4,3 juta perbulan untuk membantu PPK mempersiapkan secara administrasi bagaimana menyeleksi fasilitator, mereview hasil perencanaan, rakor dan lain sebagainya.

“Keseluruhan pembiayaan ini sudah memenuhi standar yang disiapkan oleh pemerintah. Sampai sekarang tidak satupun yang keluar biaya jasanya, karena anggaran belum keluar. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami apa yang kita kerjakan,” tutupnya.  (adi)