MATARAM – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memprioritaskan guru penggerak menjadi kepala sekolah atau pengawas. Namun kebijakan itu belum diterapkan di jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah naunngan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, karena masih dalam tahap pengkajian.
“Kami masih mengkaji kebijakan dari Kemendikbudristek,” kata Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB H Aidy Furqan, Rabu (2/11).
Diakuinya, ketentuan itu sesuai Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Salah satu poin untuk menjadi Kepala/Pengawas Sekolah bisa dari Guru Penggerak. Dikbud NTB sebelumnya memastikan akan mengadakan mutasi kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di tahun 2022 ini. Mutasi berdasarkan hasil capaian kerja masing-masing kepala sekolah melalui evaluasi kinerja yang telah dilakukan Dinas Dikbud NTB.
“Tunggu saja, lagi disiapkan, ditinjau dulu. Pelaksanaannya paling telat Desember,” ujar Aidy.
Disinggung mengenai mutasi akan menyasar banyak kepala sekolah, Aidy menjawab perombakan jabatan kepala sekolah tersebut akan disesuaikan dengan capaian kerja masing-masing melalui evaluasi kinerja. Begitu juga berdasarkan progres dan kebutuhan pembangunan ke depan. Disamping itu, banyak juga kepala sekolah yang sudah menjabat selama dua periode. Kondisi itu akan menjadi pertimbangan dalam mutasi nanti.
Sebelumnya, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim saat berdiskusi dengan para Guru Penggerak, Calon Guru Penggerak, dan Pengajar Praktek se-Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, Mendikbudristek mengimbau pemerintah daerah yang disampaikan langsung kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi, agar memprioritaskan Guru Penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. (rie)
