MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Aidy Furqan mengimbau kepada semua kepala SMA, SMK maupun SLB untuk ikut berpartisipasi mensukseskan perhelatan MotoGP pada 18-20 Maret mendatang.
“Kita sudah ada pertemuan dengan perwakilan forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bagi guru, tata usaha bahkan siswa yang berminat untuk menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok. Silakan difasilitasi untuk membeli tiket,” kata Aidy Furqan, Jumat (4/3).
Dikatakan Aidy, bagi kepala sekolah yang siap, serta memiliki rizki lebih untuk meramaikan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok, sebagai bentuk dukungan NTB sebagai tuan rumah perhelatan MotoGP dengan cara berpartisipasi untuk menonton.
“Tidak ada yang mewajibkan hanya imbaun saja. Apalagi ini momentumnya hanya sekali saja, entah kapan lagi. Makanya kita mengimbau kepada kepala sekolah supaya terlibat meramaikannya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Aidy, bagi kepala SMA, SMK maupun SLB yang memiliki kemampuan atau rizki lebih silakan berpartisipasi, apalagi harga tiket ada yang paling murah juga.
“Kepada kepala sekolah agar bersama-sama mensukseskan momen ini.Sedangkan bagi yang tidak mampu, jangan dipaksa juga,” tegasnya.
Aidy juga tidak bisa sekolah menggunakan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun biaya penyelenggara pendidikan (BPP) untuk membeli tiket MotoGP. Karena itu, tidak ada ketentuan harus menggunakan uang sekolah. Tapi harus menggunakan pribadi dari kantong sendiri.
“Beli tiket itu harus pakai uang sendiri. Kalau gak ada, ya tidak ada paksaan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua PGRI NTB M Yusuf mengatakan terkait untuk mensukseskan MotoGP tersebut semestinya pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan imbauan kepada ASN untuk harus menonton MotoGP.
“Pada intinya, bagi yang mempunyai pundi-pundi rupiah silakan beli tiket. Sedangkan bagi yang tidak punya uang ya tidak boleh dipaksa segala,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua guru ASN yang mempunyai uang tunai, sehingga dengan adanya imbauan tersebut justeru memberatkan ASN. Apalagi saat ini di masa pandemi semuanya lesu .
“Gaji sudah pas-pasan, kalau bagi pejabat yang mempunyai eslon wajib utuk menonton, karena mempunyai tunjangan besar,” tandasnya. (adi)
