MATARAM—Acara rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dihadiri sekitar 80 stakeholder. Mereka berasal dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Ombudsman RI Perwakilan NTB, kepala sekolah dan guru SMA/SMK/SLB swasta maupun negeri dari Lombok Barat dan Kota Mataram.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Handayani Dikbud NTB itu diwarnai berbagai pertanyaan dan harapan-harapan yang dilontarkan para pihak. Namun yang paling menjadi sorotan terutama pihak sekolah swasta terkait praktik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram dan daerah lainnya yang terkesan tidak transparan belakangan ini.
Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Suruji mengatakan, rakor dan konsolidasi yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat ini sebagai langkah membuat keterbukaan bersama semua pihak. Ini karena maslah pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab semua pihak.
Adapun terkait PPDB, kedepan pihaknya akan mengaturnya lebih cermat. Dirinya mengakui pembengkakan jumlah siswa di tataran SMA dan SMK, apalagi di lingkungan sekolah yang dinilai favorit sangat rentan terjadi.
Menurutnya, hal ini memang terjadi terkadang keinginan masyarakat dan siswa sendiri. Padahal sudah diatur jumlah ideal yang akan diterima pihak sekolah tersebut.
"Saya akui pembengkakan ini rentan terjadi belakangan ini," katanya, Senin (23/1).
[postingan number=3 tag=”dikbud”]
Pengakuan tersebut menambah kolom pertanyaan yang semakin menggelitik dari pihak-pihak terkait, terutama pihak swasta yang selama ini kekurangan siswa akibat ketidaktransparanan dalam pelaksanaan PPDB beberapa tahun lalu. Dirinya siap akan mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Adapun solusi yang sudah mulai dirancangnya di awal kinerjanya sebagai pengelola SMA, SMK dan SLB, diantaranya seperti Rakor dan konsolidasi yang sedang berlangsung. Selain itu, rencana peminimalisiran terhadap pembengkakan yang rentan terjadi.
Menurutnya, jumlah ideal yang ditentukannya harus tetap sesuai. Ini ditujukan agar tidak ada lagi sebentuk kecemburuan sosial antara swasta dan negeri.
Transparansi yang diusung Dikbud NTB, ungkapnya, karena mengacu pada aturan yang diusung Kurikulum 2013 (K13). Dalam kurikulum tersebut jumlah ideal siswa sudah ditentukan per kelas.
Untuk menegakan transparansi, bebernya, Suruji pada PPDB tahun ini menegaskan, harus ada akad atau perjanjian dari pihak orangtua siswa dan sekolah negeri yang bersangkutan sebagai pembuktian adanya serah terima agar anaknya dititip untuk dididik. Dengan begitu, tidak akan ada ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan PPDB nantinya.
"Pihak orangtua dan sekolah haruslah transparan, tanpa melalui orang lain dalam serah terima siswa nantinya," tambah Suruji.
Sementara itu, Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin menyatakan, pelaksanaan PPDB seringkali terjadi adanya temuan yang sifatnya tidak transparan. Selama beberapa tahun belakangan ini, pihaknya menemukan adanya kejanggalan pertama dari penyelenggaraan PPDB. Praktis, dalam hal ini harus ada tindakan yang sistemik dari pihak Dikbud NTB agar PPDB tidak lagi menjadi masalah.
Selain itu, pungutan dan sumbangan juga sering menjadi masalah seperti penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh oknum Komite Sekolah. Kasus ini juga harus segera ditertibkan, dengan cara melakukan sosialisasi secara kontinyu dan dengan tetap menggelar Rakor agar para Komite sekolah faham tugas dan fungsinya.
Terpisah, Kepala SMA Al-Ma'arif Kota Mataram, Furqan mengatakan, suatu kepuasan tersendiri jika sampai harapan dan rencana yang dilontarkan pihak Dikbud NTB terealisasi. Pihaknya juga akan memberantas system Bina Lingkungan (BL) dalam PPDB yang selama ini diterapkan oleh Kota Mataram.
"Kami jelas sangat senang mendengar ketegasan Dikbud NTB, meskipun masih sekedar rencana," tutupnya. (cr-rie)
