Dikbud Mataram Tepis Isu Permainan Dana BOS

H. Lalu Muhammad Sidik (Nasri/Radar Lombok)

MATARAM—Santer terdengar di  telinga khalayak jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu) Kota Mataram diterpa isu permainan dalam pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Isu ini menjadi tamparan tersendiri bagi dinas tersebut.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikbud Kota Mataram, H. Lalu Muhammad Sidik mengatakan, isu yang membeli intansinya dianggap tidak jelas kebenarannya. Alih-alih membenarkan, ia mementahkan isu tersebut.

“Itu sih isu yang tidak jelas dan tidak perlu untuk kita tanggapi. Karena sangat tidak benar dengan realitas di lapangan,” katanya, Selasa (6/6).

Sidik lantas mengecam oknum-oknum yang memainkan isu tersebut. Apa yang dilakukan para oknum itu dianggap telah menebar fitnah dan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Katanya, pada proses pencairan dana BOS tidaklah mudah. Apalagi sampai dimainkan oleh pihaknya.

Adapun terkait seringnya pencairan dana tersebut terlambat, pihaknya tidak menafikkan. Namun bukan berarti pada kondisi tersebut pihaknya memanfaatkan hal tersebut.

Justeru, jelasnya, keterlambatan tersebut terjadi secara langsung dari pusat. Tidak ada rekayasa dari pihaknya.

BACA JUGA :  NTB 10 Besar di Ajang Aksioma dan KSM

“Kalau kita sih, untuk apa kita tahan-tahan dana BOS. Cair saja sulit, masak kita mau permainkan lagi,” lanjutnya.

Merespon isu tersebut, Sidik terlihat tertawa geli karena dianggap isu tersebut sangat mengada-ada. Proses dana BOS bisa cair, sebutnya, sebelumnya sekolah harus sinkronkan Dapodik. Kemudian pencairan dana BOS harus dilakukan dengan serentak bersama 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB.

Terpisah, Kepala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih mengatakan, dana BOS selama ini sering terlambat. Terkadang tidak sedikit kepala sekolah yang dibuat menjadi pusing karena menunggu.

Namun untuk urusan isu tersebut menurutnya mustahil akan terjadi. Karena prosedur dalam pencairan dana BOS sudah jelas.

Menurutnya, isu ini hanya akal-akalan oknum tertentu.

Selaku kepala sekolah, dia mengaku tahu betul apa yang dirasakan oleh setiap kepala sekolah, tapi tidak untuk melakukan hal yang demikian.

“Saya pikir mustahil akan terjadi, sebab itu kan punya prosedur yang jelas,” tandasnya. (cr-rie)