Diharuskan Mundur, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Irit Bicara

Imbas Bila Tak Nyaleg Lagi Lewat Demokrat

Sementara itu Putrawadi yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, langkah tidak maju kembali melalui Demokrat adalah keputusan konkret. Namun dia menegaskan, ini tidak ada kaitan dengan menjabatnya Bupati KLU TGH. Najmul Akhyar sebagai Ketua DPC Partai Demokrat KLU. Apalagi munculnya instruksi seluruh Anggota DPRD KLU Fraksi Demokrat harus menyumbangkan aspirasinya untuk ambulans desa. “Semua partai itu sama saja, tidak ada kaitan apa-apa cuma kurang mood (suasana hati) saja. Semua partai baik, pada saat itu saya katakan semoga partai ini di tangan Pak Bupati bisa jadi besar. Untuk ambulans itu ngak ada, malah saya secara pribadi mendukung kok karena untuk kepentingan masyarakat. Bagus itu,” imbuhnya.

Putrawadi mengaku belum ada komunikasi dengan partai lain untuk maju di Pileg 2019. Namun yang jelas, niatan pindah partai sampai saat ini masih belum ada. “Ngak ada niatan pindah partai, cuma tidak mencalonkan diri lagi dari Demokrat besok. Persoalan mau ke mana masih belum pasti, mungkin saya mau istirahat dulu atau apa kan belum tahu,” tandasnya.

Kalaupun kemudian harus dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) kata dia, tentu harus mampu dibuktikan apakah mereka pindah partai saat pencalonan. Jika bisa dibuktikan baru bisa diproses. Namun apabila tidak ada bukti tentu mereka harus diberikan kesempatan menyelesaikan tugasnya sampai berakhir masa jabatan periode 2014-2019.

Sementara itu, Komisioner KPU KLU Burhan Ekwanto membenarkan isi PKPU Nomor 20 tahun 2018 perihal harus membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD apabila mencalonkan diri dari parpol berbeda. Pada saat pendaftaran kata dia, harus menyerahkan SK Pemberhentian atau PAW sehari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD KLU. “Itu syarat wajib yang harus diserahkan ke KPU,” jelasnya.

BACA JUGA :  Giliran Kiai Zul dan Lalu Rudi Ambil Formulir di Partai Demokrat