SELONG – Program senam virtual Indonesia Bersatu Bersih Narkoba (IBBN) yang gagas oleh salah satu lembaga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Dikbud) Lotim dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada puluhan sekolah yang dipunguti uang oleh oknum dengan modus meminta sekolah membeli VCD senam virtual tersebut. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu per sekolah. Oknum tersebut juga menjual nama Dikbud Lotim. Puluhan sekolah di Kecamatan Pringgasela termakan.
Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Pringgasela, Mahrus, membenarkan adanya pembelian VCD senam oleh sekolah yang ada di Kecamatan Pringgasela. Pihaknya mengaku tidak pernah menyuruh sekolah untuk membeli VCD tersebut.” Menang ada surat edaran dari dinas (Dikbud). Tapi surat edaran Dikbud itu meminta sekolah untuk mengikuti senam virtual gratis, tidak pernah menyuruh beli VCD,” bantah Mahrus.
Pembelian VCD ini karena permintaan pihak penyelenggara. Bahkan ketika itu Kelompok Guru Olahraga (KKGO) Pringgasela terpaksa harus menanggulangi dulu dengan menggunakan uang pribadi membayar VCD tersebut bagi sekolah yang ada di wilayah tersebut. Dan uang KKGO kata dia, jelas akan diganti lagi oleh sekolah.” Di Pringgasela ada 35 sekolah yang membeli VCD senam itu. Saya tidak tau seperti apa omongan KKGO dengan pihak penyelenggara kenapa sampai harus beli. Yang pasti ini karena keinginan dari penyelenggara,” sebutnya.
Sesuai rencana awal kegiatan itu akan berlangsung selama satu hari. Namun diperpanjang sampai tiga hari. Sejak awal juga dia mengira jika senam ini akan dilaksanakan gratis tanpa ada embel- embel membeli.” Sekolah yang beli VCD memang ngeluh. Karena harganya terlalu mahal,” tutupnya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Achmad Dewanto Hadi. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta sekolah untuk membeli VCD senam yang dimaksud. Terkait kegiatan itu Dikbud hanya menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran memberitahu sekolah untuk mengikuti senam virtual gratis.” Itu merupakan senam narkoba tapi secara virtual. Dan juga kenapa surat edaran itu diterjemahkan berbeda- beda di bawah . Bahkan saya juga menerima surat dari beberapa kecamatan mempertanyakan kenapa harus bayar,” heran Dewanto.
Yang pasti pihaknya tidak pernah mengharuskan sekolah mengeluarkan uang untuk beli VCD. “Saya tegaskan tidak ada tanggung jawab dinas terkait yang yang dikeluarkan oleh sekolah,” tutupnya. (lie)
