
SELONG – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sikur Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur l, Rabu (22/1). Mereka menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) yang diduga disalahgunakan oleh kepala desa setempat.
Dalam aksi tersebut warga membawa berbagai atribut berupa spanduk dan pamflet berisi tuntutan, serta menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi berjalan damai dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan Satpol PP Lombok Timur.
Haerul Azmy, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa masyarakat menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Beberapa isu yang disorot adalah bantuan pangan, pembangunan kolam, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga pengadaan ambulans desa. “Kami akan melawan dan meminta aparat untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Kami ingin kejelasan terkait bantuan pangan, pembangunan kolam, pengelolaan BUMDes, dan penggunaan ambulans desa,” tegas Haerul.
Ia juga mengkritik sikap kepala desa yang dinilai arogan dan tidak berpihak kepada masyarakat. “Masyarakat ingin pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang semena-mena,” tambahnya.
Usai melakukan aksi di kantor desa, warga bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk menyerahkan laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Menurut Haerul, laporan tersebut mencakup dugaan penyelewengan anggaran dalam beberapa program, termasuk pembangunan kolam desa yang tidak transparan, pengelolaan BUMDes yang tidak jelas, dan penahanan bantuan sosial berupa beras yang dialihkan untuk kegiatan syukuran. “Beras bantuan dari Bulog sempat ditahan oleh kepala desa untuk acara syukuran, meski kemudian disalurkan secara tergesa-gesa setelah masalah ini dipublikasikan oleh media,” ungkap Haerul.
Ia berharap pihak kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut, termasuk meminta keterangan dari masyarakat yang siap memberikan kesaksian. “Kami ingin aparat penegak hukum bertindak tegas. Ini demi keadilan bagi masyarakat Desa Sikur Barat,” pungkasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Sikur Barat, Zul Pakarudin, membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Ia mengklaim bahwa semua program desa telah dijalankan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah disusun sejak awal masa jabatannya. “Kami sudah menjalankan semua program sesuai dengan usulan masyarakat. Tidak ada yang kami sembunyikan,” singkat Zul
Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Lombok Timur belum memberikan keterangan terkait laporan warga Sikur Barat.(lie)