PRAYA – Ratusan warga Desa Bakan Kecamatan Janapria yang tergabung dalam Forum Gerakan Masyarakat Peduli Desa berunjuk rasa di kantor desa serempat, Rabu (8/6).
Mereka menuntut pertanggungjawaban langsung kepada Kades Bakan sehubungan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. Tuntutan ini dilayangkan massa menyusul dugaan penyimpangan APBDes yang dilakukan kepala desa setempat. Atas soalan itu, massa menuntut agar Kades Bakan segera mundur dari jabatannya. ‘’Kades harus segera mundur dari jabatannya karena tidak semua APBDes tahun 2021 dibelanjakan dengan baik,’’ cetus salah seorang tokoh masyarakat Desa Bakan, Moh Saleh dalam orasinya.
Persoalan ini juga dikatakan Saleh agar menjadi pelajaran bagi kepala desa selanjutnya. Seorang kepala desa harus melaksanakan amanah jabatannya yang telah dipercaya masyarakat. Mereka harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan koridor yang berlaku. “Kades selanjutnya harus bersih bebas dari unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Penggunaan anggaran desa harus transparan dan harus diketahui oleh masyarakat sebagai pengawas. Kades juga harus terima untuk dikritik oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerjanya,” tambah Saleh.
Dalam perencanaan pembangunan di desa, lanjut Saleh, kades harus mengikutsertakan tokoh-tokoh yang ada di desa. Tap Kades Bakan justeru tidak pernah melibatkan tokoh desa untuk semua pembangunan selama ini. “Termasuk untuk pembayaran gaji 3 kadus di Desa Bakan selama ini tidak pernah dibayarkan senilai sekitar Rp 90 juta,” bongkarnya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Bakan, Satriadi dalam orasinya mengaku, sebenarnya mereka tidak ada kepentingan lain atas dilaksanakan aksi unjuk rasa kali ini. Namun mereka hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Bakan. Pihaknya juga mempertanyakan kepada Kades Bakan terkait dengan pembayaran gaji tiga orang kadus yang selama ini tidak pernah digaji. Kepala Desa juga tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. “Kami juga melihat peran dari BPD Bakan tidak berfungsi, sehingga kami menuntut agar BPD Bakan untuk dibubarkan saja. Terkait tuntutan kami pada saat hearing sebelumnya sudah terealisasi, namun ada beberapa tuntutan yang belum terealisasi oleh Kades Bakan,” cetusnya.
Kadus Dasan Baru, Muhammad Roni mengaku belum menerima gaji selama 13 bulan. Begitu juga dengan dua orang kadus lainnya, mereka juga tidak pernah menerima gaji selama 13 bulan. Sehingga total gaji kadus yang belum dibayarkan untuk tiga orang tersebut senilai kurang lebih Rp 97.350.000. “Kemana gaji kami selama ini? apa alasan kami tidak digaji oleh Pemdes Bakan?,” tanyanya.
Sekretaris Desa Bakan, Muta’alli menanggapi, pihaknya akan menyampaikan segala tuntutan dari massa aksi kepada kepala desa. Mengingat dirinya tidak memiliki wewenang untuk menjawab segala tuntutan dari massa aksi. “Kami berencana setelah aksi ini selesai, kami bersama BPD dan perangkat Desa Bakan yang dikawal pihak kepolisian untuk menemui Kades Bakan menyampaikan segala tuntutan dari massa aksi,” katanya.
Sekdes Muta’alli didampingi Bhabinkamtibmas Desa Bakan kemudian mendatangi kediaman Kades Bakan dengan maksud menjemput atau untuk menemui massa aksi. Namun, Kades Bakan, Ahmad Jafri Ajri tidak bisa menemui massa aksi dengan alasan ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Jafri cuma menitip pesan kepada Sekdes bakan untuk disampaikan kepada massa aksi, bahwa pengerjaan talud jalan Dusun Tanak Kaken sampai Dusun Pusuk akan dikerjakan pada Kamis, 9 Juni 2022.
Mengetahui hal tersebut, massa aksi kemudian membuat surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kades Bakan, Ahmad Jufri Ajri. Massa aksi mendesak agar Jufri segera melepaskan jabatannya sebagai kepala desa. (met)
