SELONG — Terkait minimnya penyaluran bantuan benih bawang putih ke masyarakat melalui kelompok tani di Sembalun, kini menimbulkan polemik. Salah satunya, anggota kelompok tani Sembalun menuding jika bantuan yang diperkirakan mencapai Rp 30 miliar selama tahun 2017, sebagian besar diduga diselewengkan oleh para oknum aparat terkait.
Karena itu, mereka (petani Sembalun) menuntut dilakukan audit terhadap penyaluran bantuan program yang berasal dari APBN tersebut. “Kalau saya tidak salah jumlah bantuan untuk masyarakat Sembalun selama 2017 sekitar Rp 30 miliar. Akan tetapi sebagian besarnya diselewengkan,” tuding salah satu Ketua Kelompok Tani Sembalun, Ahmadi, pada hearing Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) dengan Komisi IV DPDRD Lotim, dan dihadiri oleh Dinas PertanianLombok Timur, Kamis (8/3).
Selain oleh para oknum yang dekat dengan para pejabat, bantuan bibit bawang putih ini dikatakan juga menjadi ajang permainan bagi para importir. “Berdasarkan pengalaman, telah banyak importir datang dan menawari saya kerjasama. Namun yang menjadi persoalan adalah selalu masalah bibit, sehingga kemudian menawarkan bibit impor,” ungkapnya.
Sementara untuk benih impor, tingkat keberhasilannya kurang dari 50 persen. Sementara benih lokal tingkat keberhasilannya hingga diatas 90 persen, sehingga disenangi masyarakat.
Namun saat program kemudian digelontorkan pusat, tiba-tiba dikatakan mereka sangat mudah dalam mendapatkan bibit lokal. Padahal sebelumnya mereka mengaku kesulitan. Sehingga hal ini yang kemudian memicu kecurigaan, jika para oknum tersebut menggunakan benih program pemerintah (APBN) untuk kepentingan mereka pribadi.
“Mereka bisa menanam sepuluh hektar per orang, sementara kami hanya dua hektar, dan itupun untuk 20 orang. Bisa dibayangkan asas manfaatnya sesungguhnya untuk siapa,” tegasnya.
Untuk itu pihaknya berharap Komisi IV DPRD Lotim dapat membantu menyalurkan aspirasi mereka, sehingga persoalan ini kemudian tidak terus terjadi. Sekaligus berharap para oknum tersebut diusut hingga penyelewengan dana bantuan pemerintah pusat tersebut segera dapat diusut tuntas.
Sementara Rijaul Fikri, Sekretaris SMPS mengatakan bahwa pembagian bantuan juga tidak merata. Artinya, jika memiliki kepentingan dengan oknum akan mendapatkan lebih banyak, sedangkan para anggota kelompok biasanya mendapatkan sangat sedikit, bahkan hanya sekitar 20 kg saja. “Kami minta segera dilakukan audit dan tidak perlu lagi ditunda-tunda. Sebab, kami sudah tidak percaya lagi,” tegasnya.
Dengan dilakukan audit, maka akan dapat dibuktikan benar tidaknya jumlah bibit yang datang dan disalurkan kepada para petani. Juga menyangkut tentang luas lahan yang ditanami, apakah sesuai dengan yang dilaporkan ataukah hanya fiktif belaka.
Sedangkan Kabid Holtikultura Dinas Pertanian Lotim, H. Badarudin, menjelaskan bahwa dari anggaran yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 105 miliar, dengan luas lahan yang akan ditanami sekitar 1.750 hektar, dengan kebutuhan benih mencapai 1.750 ton. Namun kenyataannya, jumlah benih yang tersedia sangat terbatas, sehingga prediksi jumlah lahan yang akan ditanami di Sembalun hanya sekitar 300 hektar atau 350 ton benih. “Karena terlambat, sehingga hanya mampu mendapatkan 350 ton, dari seharusnya kebutuhan 1.750 ton,” katanya.
Benih sebanyak 350 ton inilah yang kemudian dibagi di tiga kecamatan, yakni Sembalun, Wanasaba dan Suela, dengan lahan sekitar 500 hektar. Kedepan dia berharap akan ada perbaikan, sehingga tidak lagi ada kelompok tani fiktif.
Selanjutnya Ketua Komisi IV Dewan Lotim, HL Hasan Rahman mengatakan bahwa pihaknya memilih turun langsung menemui masyarakat, agar lebih fokus. Sehingga kelak akan ditindak lanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian Bidang Holtikultura.
“Kami berharap Dinas Pertanian dapat membentuk tim untuk menangani berbagai persoalan yang timbul, terkait program penyaluran benih bawang putih ini,” katanya, sekaligus mengusulkan untuk dibentuk tim guna menangani kasus ini, baik dalam penanganan program penyaluran 2017 ataupun pada 2018 ini. (lal)
