Dicopot Partai, Mori dan Hadi Masih Terima Fasilitas Penuh

Muhammad Mahdi (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Mori Hanafi dan Abdul Hadi dipastikan masih tetap menerima fasilitas penuh sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Meski keduanya sudah diberhentikan sebagai wakil ketua dalam sidang paripurna terkait pergantian antar waktu (PAW), yang digelar akhir April lalu. “Untuk keduanya masih tetap menerima fasilitas penuh,” kata Sekretaris DPRD NTB, Muhammad Mahdi kepada Radar Lombok, Rabu (18/5).

Diungkapkan, selama SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum terbit terkait pemberhentian dan pengangkatan wakil ketua hasil PAW. Maka dipastikan kedua masih tetap menerima fasilitas penuh sebagai wakil ketua. Sejumlah fasilitas penuh yang diterima yakni hak protokoler dan sejumlah tunjangan yang dinilai tentu lebih besar dibandingkan anggota dewan lainnya. Keduanya masih berhak juga memimpin rapat paripurna. “Nanti setelah ada SK Mendagri, baru kita stop pemberian fasilitas penuh tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Kasus TPPU Benih Jagung Berpeluang Dikembangkan

Lebih lanjut, pihaknya sudah memproses dan menyerahkan kepada Gubernur NTB melalui Karo Pemerintahan terkait usulan PAW wakil ketua itu kepada Mendagri. Gubernur NTB melalui Karo Pemerintahan akan meneruskan kepada Mendagri. Sebab itu, sejauh ini proses sudah ada di Gubernur NTB. “Kalau di DPRD sudah selesai proses,” terangnya.

Namun begitu, informasi yang diperoleh pihaknya dari pemprov bahwa usulan PAW itu sudah disampaikan dan diteruskan kepada Mendagri. Mengenai kapan SK Mendagri tersebut diterbitkan, Mahdi mengaku tidak  bisa memperkirakan kapan SK Mendagri itu terbit. Pasalnya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Mendagri. “Kalau soal kapan SK terbit. Hanya pihak Mendagri tahu,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Kajati dan Wakajati NTB Dimutasi

Sementara itu, Ketua DPW PKS  NTB Yek Agil mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi Pemprov bahwa usulan SK PAW wakil ketua DPRD NTB sudah diteruskan kepada Mendagri. Sehingga sekarang pihaknya hanya tinggal menunggu terbit SK Mendagri tersebut. “Tinggal kita tunggu SK Mendagri,” katanya. (yan)