MATARAM — Panitia khusus (Pansus) III DPRD NTB terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan, memberikan perhatian khusus terhadap akses menuju kawasan wisata tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
“Pansus III memberikan perhatian khusus terhadap akses jalan ke kawasan wisata tiga gili,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, kemarin.
Salah satu hal yang disorot adalah masih tumpang tindih kewenangan antara jalan kabupaten dan Pelabuhan, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Dimana untuk ruas jalan dari Pemenang ke Bangsal adalah jalan kabupaten, sedangkan pelabuhannya dikelola Pemprov NTB.
“Itu kan tumpang tindih. Jadi mau ditingkatkan jalan kabupaten ke jalan provinsi, itu sedang dikoordinasikan,” ucap politisi PPP tersebut.
Disampaikan, jalur ini adalah pintu masuk utama ke destinasi wisata kelas dunia di NTB. Sebab itu, kejelasan kewenangan dan integrasi pembangunan antar instansi harus segera diwujudkan. “Dengan langkah nyata dari DPRD NTB, khususnya melalui Pansus III, diharapkan sinergi lintas sektor dapat berjalan lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pansus III juga menyoroti infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Lombok Utara, yang dinilai masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Menurutnya, masih ada sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, termasuk kondisi jembatan dan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.
“Jadi bagaimana jalan provinsi yang ada di KLU, terutama ada kondisinya yang masih kurang-kurang. Seperti jembatan yang rusak, lampu jalan yang rusak, itulah yang kita coba supaya bagaimana dianggarkan oleh kabupaten ataupun kita di provinsi,” ucapnya.
Salah satu titik yang menjadi fokus adalah jalur Pusuk. Jalur yang berstatus jalan provinsi dan sebagian nasional ini dinilai rawan kecelakaan, karena minimnya lampu penerangan. Meskipun jalur ini merupakan akses vital menuju kawasan pariwisata.
“Tapi yang kita lakukan ini jalan provinsi. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab kabupaten. Karena ini kan kabupatennya yang mau dibenahi,” terangnya.
Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan koordinasi lintas lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menyelaraskan perencanaan dan pendanaan.
Sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya sinergi anggaran agar perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan optimal. Kolaborasi ini penting, tidak hanya untuk jalur umum, tetapi juga untuk mendukung kawasan wisata unggulan.
“Sekarang bagaimana anggaran pusat, provinsi dan kabupaten bisa dianggarkan untuk masalah keselamatan ini, seperti perbaikan dan pembenahan,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, keselamatan pengguna jalan dan peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya di Lombok Utara, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan pemerataan pembangunan daerah. “Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola isu keselamatan dan infrastruktur secara terintegrasi,” lugasnya. (yan)
