Dewan Sikapi Amburadulnya Pansel Perangkat Desa

DIPANGGIL : Komisi I DPRD Lombok Utara memanggil para SKPD untuk dimintai kejelasan pelaksanaan pansel perangkat desa dan perkembangan 10 desa persiapan (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG  – Pelaksanaan seleksi perangkat desa se- kabupaten Lombok Utara melalui panitia seleksi (pansel) banyak dikeluhkan masyarakat setempat.

Keluhanan ini berdasarkan laporan yang diterima Komisi I DPRD Lombok Utara lantaran pelaksanaannya amburadul. Untuk memastikan hal tersebut, Komisi I memanggil para pemangku kebijakan terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) Lombok Utara yang dihadiri Sekretaris H Suhardi, Kabag Pemerintah Tresnahadi dan Kabag Hukum Raden Eka yang berlangsung di ruangan komisi I, Selasa (11/4). “Pemanggilan para SKPD terkait untuk mengetahui secara detail pelaksanaan Pansel Perangkat Desa yang sedang dilaksanakan desa-desa di Kabupaten Lombok Utara. Karena, kami mendapatkan keluhan dari masyarakat terhadap pelaksanaannya,” ucap Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto kepada media seusai menggelar pertemuan.

[postingan number=3 tag=”pansel”]

Dari hasil penemuan dilapangan, pengisian Tim Pansel banyak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab, banyak yang perangkat lolos meskipun melihat kemampuannya. Sementara, sesuai aturan yang ada pansel itu harus menunjuk tim independensi dari unsur akademik dan pemerintahan. “Yang masuk aduan itu Desa Sesait dan Selengan,” terangnya.

Zarkasyi selaku anggota komisi I menambahkan, dalam pengisian tim pansel itu terdiri dari perangkat desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat setempat. Jika aturan ini tidak dilaksanakan di desa maka masyarakat berhak menuntutnya. Pihaknya sendiri belum mengetahui berapa desa yang maksimal melaksanakan aturan tersebut. Sebab, yang baru masuk aduan Desa Sesait dan Selengan. “Dan pihaknya sudah meminta SKPD terkait untuk mengulang kembali pelaksanaan seleksi tersebut,” katanya.

Baca Juga :  1.113 Desa di NTB Ditarget Punya Perpustakaan

Selain itu, pemanggilan ini sambung Ardianto, untuk mengetahui kejelasan pemerintah sejauh mana langkah evaluasi 10 desa persiapan. Ia menyimpulkan untuk tim pansel pengisian perangkat desa memang ada dinamika terkait persyaratan yang rumit dan beberapa hal lain. Untuk itu persoalan ini akan diinventarisir sambil melihat dinamika yang ada. Selain tim pansel, pihaknya juga meminta tim independen yang melakukan tes terhadap calon perangkat desa ini juga harus benar-benar independen. “Kita sepakat melakukan pembenahan pada tim independen yang melakukan wawancara maupun tes, di luar pemda unsurnya perguruan tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara Tresnahadi menjelaskan, terkait proses perekrutan perangkat desa, memang di beberapa desa terjadi riya-riya kecil seperti di Desa Sesait dan Desa Selengen. 

Di Desa Sesait, tim pansel yang dibentuk desa ditolak. Penolakan ini dikarenaan tim pansel terkesan ditunjuk langsung oleh kades tanpa mengikuti aturan yang ada dan melibatkan unsur-unsur yang sesuai aturan seperti perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat. “Tim pansel disana sudah dibubarkan dan dibentuk baru. Persoalan ini sudah selesai,” bebernya.

Baca Juga :  Pansel PTP Rentan Digugat

Sedangkan, perkembangan desa persiapan nanti disampaikan kepala desa induk ke bupati melalui kecamatan. Setelah ada laporan dari kades induk tersebut, pemkab akan membentuk tim evaluasi  untuk mengecek langsung ke desa persiapan sesuai laporan desa induk. “Laporannya masuk bulan Juni nanti. Setelah laporan ini masuk baru ti evaluasi turun langsung ke lapangan,” paparnya.

Ditambahkannya, untuk pelantikan penjabat kades persiapan akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena setelah kode register desa persiapan diserahkan pemprov, dari 10 desa persiapan ada satu desa yang mengalami kendala yakni desa persiapan Samaguna. “Dari dua nama yang diajukan sebagai penjabat kades, satu orang mengundurkan diri karena merasa tidak siap dan satu orang tidak disetujui sekda mengingat yang bersangkutan memiliki banyak tugas di bagian pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya meminta usulan nama-nama penjabat kades yang baru khusus untuk desa persiapan Samaguna dari unsur PNS dan siap mengemban tugas. “Akhir bulan ini bisa dilantik setelah ada SK dari bupati,” pungkasnya. (flo)

Komentar Anda