Dewan Sesalkan Pelatih Tak Dapat Bonus

RICUH : Pelatih atlet PON XX saat ricuh pada saat penyerahan bonus bagi para atlet peraih medali di Gedung Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, Kamis (28/10). (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Komisi V DPRD Provinsi NTB berencana akan memanggil berbagai pihak terkait soal pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON). Terlebih adanya kericuhan pada saat pembagian bonus bagi para atlet peraih medali yang dilaksanaakan Pemprov NTB bebepara hari lalu.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya menyayangkan terjadinya kericuhan saat pemberian bonus kepada atlet. Apalagi pemicunya adalah pelatih yang merasa tidak dihargai dengan belum jelasnya bonus yang didapatkan. “Sebenarnya hal-hal itu tidak boleh terjadi. Saya pikir meski terjadi karena miskomunikasi, tetapi kalau sudah tersistem, termanajemen dengan baik maka hal itu (kericuhan) tidak perlu terjadi,” sasal Wirajaya saat dikonfirmasi Radar Lombok, Senin (1/11).

Menurutnya, terjadinya kericuhan tersebut bedar dugaannya karena sistem manajemen dalam pengelolaan anggaran tidak terkomunikasi dengan baik. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi ketika benar-benar tersistem dengan baik. Apalagi anggaran yang dialokasikan untuk PON dirasa sudah sangat cukup. “Saya yakin bahwa anggaran yang kita anggarkan untuk PON ini sebetulnya cukup sebenarnya sampai bonus para pelatih. Tapi saya melihat ini ada manajemen dan sistem yang kurang baik sehingga terjadi kericuhan seperti kemarin itu,” tambahnya.

Untuk itu, Komisi V DPRD NTB dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk mendapatkan keterangan secara utuh dalam penggunaan anggaran. Sebagai bentuk pengawasan dalam penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. “Tapi apapun itu insyallah dalam waktu dekat kita (Komisi V) akan minta keterangan semua pihak terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran di PON. Karena apapun itu kita ini termasuk para wakil-wakil rakyat yang ditanya oleh masyarakat terkait penggunaan anggaran itu,” terangnya.

Apalagi di tengah keterbasan anggaran saat ini, maka setiap penggunaan anggaran harus dapat dipastikan dalam setiap penggunaannya secara efektif. “Benar-benar anggaran digunakan efektif di tengah keterbatasan fiskal atau kemampuan keuangan daerah pada saat ini. Apalagi kabarnya ada pemotongan anggaran perimbangan dari pusat maka kita ingin benar-benar dalam situasi ini ingin memastikan setiap anggaran itu tepat sasaran dan efektif,” tegasnya.

BACA JUGA :  Gubernur Sesali Kebijakan Sekda Gita yang Wajibkan ASN Beli Tiket MotoGP

Wirajaya juga meminta Pemprov NTB agar dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pemberian bonus. Terutama soal kejelasan bonus yang seharusnya didapatkan oleh para pelatih agar tidak terjadi keributan yang nanti akan berdampak terhadap prestasi olehraga NTB kedepan. “Saya rasa segara dikomunikasikan dengan baik,” ucap politisi Gerindra ini.

Ditambahkan anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, dalam pemberian bonus seharusnya diberikan kepada semua yang ikut terlibat dalam PON. Tidak hanya atlet tetapi juga para pelatih harus dapat kejelasan mengenai bonus yang didapatkan.  “Idealnya semua yang berprestasi itu sebenarnya harus mendapatkan bonus. Tidak boleh satu dua orang yang diberikan bonus. Mau atlet maupun pelatih harus diberikan penghargaan. Soal yang belum mendapatkan nanti kita akan cek,” tambahnya.

Akhdiansyah juga menyinggung soal besaran anggaran yang dialokasikan untuk PON. APBD 2021 telah mengalokasikan senilai Rp 18 miliar dengan target 17 peraihan medali emas. “Sementara yang didapatkan hanya 15 medali emas. Secara kuantitas terget itu tidak tercapai. Tapi secara prestasi kita sangat hormati,” katanya.

Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, sambungnya, tidak perlu terjadi kericuhan pada saat pemberian bonus. Lebih-lebih tidak tercapai terget 17 medali emas. Maka dari sisi anggara dirasa sudah cukup baik untuk bonus atlet dan pelatih. “Idealnya tidak ada yang kurang anggaran yang Rp 18 miliar itu. Dananya sudah cukup itu seharusnya semua sudah bisa dapat bonus. Apalagi hanya 15 medali emas yang didapatkan oleh tim dan kontigen,” sambung pria yang karib disapa Guru To’i ini.

Politisi PKB ini juga menegaskan, komisi V DPRD akan panggil pihak-pihak terkait yang mengelola anggaran. Karena dengan terjadinya kericuhan dirasa sangat memalukan, padahal dari sisi anggaran sudah dirasa sangat cukup. Tapi kenapa masih terjadi kericuhan yang sebetulnya tidak harus terjadi ketika dilihat dari aspek anggaran yang digelontorkan untuk PON yang dirasa sudah cukup. “Sangat memalukan. Makanya nanti kita akan undang pihak-pihak terkait yang mengelola anggaran, baik KONI, Dispora maupun tim yang mengurus kontigen. Untuk kita dapat kejelasan soal pengelolaan anggaran yang mencapai Rp 18 miliar itu,” tegasnya.

BACA JUGA :  Penambangan Emas PT STM Butuh Perda RTRW

Meski demikian, Guru To’i tidak lupa memberikan apresiasi terhadap atlet, pelatih, maupun yang telah mendukung pretasi olahraga di NTB dalam ajang PON XX yang berlangsung di Papua beberapa waktu lalu. “Tetapi para penanggung jawab harus mempertanggungjawabkan dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai mereka itu mengabaikan orang-orang yang sudah mencetak prestasi untuk NTB malah diabaikan karena harus jadi prioritas,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Surya Bahari yang dikonfirmasi mengaku, penyelesaian masalah bonus para pelatih ditangani Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi. Pihaknya tidak bisa menyampaikan apa hasil penyelesainya. “Silakan langsung hubungi Pak Sekda yang langsung ambil alih masalah itu,” ucapnya.

Begitu juga soal berapa nilai bonus yang didapatkan para pelatih, Suraya memilih tidak memberikan jawaban soal berapa nilai bonus yang didapatkan pelatih. Hal yang sama juga soal berapa jumlah pelatih yang diberikan bonus. “Supaya tidak salah perintah Pak Sekda, beliu yang akan menyampaikan karena itu sudah menjadi tanggungjawabnya. Sehingga saya tidak berani menyampaikannya,” ungkapnya.

Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi hanya memberikan kejelasan terkait permasalahan tersebut sudah diselesaikan. Namun soal berapa bonus yang diberikan kepada pelatih enggan dibeberkan. “Masalah sudah selesai,” singkatnya.

Seperti diketahui, bonus untuk atlet peraih emas diberi sebesar Rp 300 juta, peraih perak Rp 200 juta dan peraih perunggu Rp 100 juta. NTB tercatat mengoleksi 15 emas, 11 perak dan 12 perunggu. Tapi hingga saat ini bonus untuk para pelatih belum ada kejelasan berapa nilai bonus didiberikan. (sal)