MATARAM — Kekosongan pejabat di Kota Mataram terus bertambah. Itu setelah beberapa kolega atau orang dekat dari mantan calon Wali Kota Mataram mulai satu persatu berpamitan dari Kota Mataram. Beberapa pejabat yang pindah tugas ke Pemprov NTB, diketahui merupakan kolega dari mantan Calon Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani dan HL Makmur Said.
Kalangan pejabat memilih “minggat” dari Kota Mataram, paska H Mohan Roliskana ditetapkan sebagai Wali Kota Mataram. Hal ini tentu sangat disesalkan kalangan Anggota DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman mengatakan, perpindahan pejabat Kota Mataram bisa menjadi catatan buruk di tubuh birokrasi di Kota Mataram.
‘Fenomena para pejabat Kota Mataram atau ASN yang pindah ke Provinsi NTB, tentu saja sangat kami sayangkan. Apalagi di saat banyak sekali Kota Mataram membutuhkan SDM dan aparatur untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di lingkup Pemerintah Kota Mataram,” katanya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (8/3).
Beberapa pejabat yang pindah itu, diantaranya adalah Camat Cakranegara, M Erwan, yang juga adalah keluarga dari Cawali Hj Putu Selly Andayani. Selain itu, ada beberapa pejabat yang sudah mengajukan pindah, seperti Sekretaris BKD Kota Mataram, Charisma Putra, yang diketahui kolega dari HL Makmur Said. Beberapa ASN lain juga sudah banyak yang mulai pindah ke Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.
Politisi Gerindra ini menyebutkan kondisi ini harus segera disikapi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, agar roda pemerintahan tidak terhambat, terutama pelayanan kepada masyarakat. “Walaupun secara aturan bahwa kepala daerah yang dilantik tidak bisa serta merta malaksanakan gerbong mutasi. Namun persiapan atau prosesnya bisa dilakukan dari sekarg. Seperti jabatan di tingkat Kepala OPD, bisa dilaksanakan proses lelang jabatan atau seleksi dari sekarang,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta untuk tetap menjaga harmonisasi di tubuh birokrasi. Kepala daerah harus tetap menjaga, sehingga bisa berjalan program yang sudah dicantumkan dalam visi-misi lima tahun ke depan.
“Jangan sampai rumor yang berkembang di kalangan birokrasi Kota Mataram dan masyarakat betul adanya, bahwa ada beberapa oknum pejabat minta pindah ke provinsi gara-gara ada indikasi terlibat politik praktis saat Pilkada. Makanya kami di Komisi I dari awal mewanti-wanti agar para ASN harus netral, dan janga ikut terlibat politik praktis,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono mengatakan, untuk perpindahan beberapa pejabat eselon III sudah terhitung sejak awal Februari sudah melakukan usulan. “Kalau Pak Camat Cakranegara, terhitung pindah per 1 Maret lalu,” jelasnya.
Sedangkan beberapa pejabat eselon III yang mengusulkan belum ada persetujuan. “Ada juga beberapa ASN yang sudah pindah ke Loteng, maupun Pemerintah Provinsi NTB. Semua proses sudah dilalui secara aturan kepegawaian,” tuturnya. (dir)
