BIMA-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Sulaiman mengaku prihatin dengan nasib 285 honorer.
Soalnya, guru honorer yang bertugas SMA/SMK itu terancam dirumahkan, jika tidak ditampung Pemprov NTB. ''Kalau bupati sudah lepas tangan, begitu juga dengan provinsi. Lantas mereka ini mau dibawa kemana,'' ungkapnya, Sabtu (22/10).
Kata dia, ratusan honorer yang sudah berbuat untuk daerah itu harus diselamatkan. Bupati Bima jangan terlalu berpijak pada aspek pengalihan kewenangan. Justru sambungnya, dari mekanisme pengalihan itu ada kewenangan pemerintah kabupaten/kota. ''Sudah jelas, yang dialihkan adalah sekolah, guru dan pegawai ASN. Sementara guru honorer tetap menjadi tanggungjawab kabupaten/kota,'' terangnya.
Tapi kata Sulaiman, jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu membiayai mereka. Maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi agar menyediakan anggaran untuk tenaga honorer. ''Kita tidak boleh merumahkan tenaga honorer. Mereka ini aset daerah yang harus diselamatkan,'' terangnya.
Kata dia, jika Pemerintah Kabupaten Bima tidak serius memikirkan nasib 285 orang honorer itu. Maka sekolah SMA/SMK akan kekurangan guru. ‘’Jika seperti ini, siapa yang akan mengajar anak-anak kita,’’ sebutnya.
Ia menambahkan, guru ASN di Kabupaten Bima sedikit. Sehingga banyak guru honorer yang diperbantukan di sekolah. ‘’Di sekolah kita yang paling banyak adalah guru honorer. Nasib mereka ini harus diperjuangkan,’’ tandasnya. (dam)