PRAYA-Kalangan DPRD Lombok Tengah kembali mengungkit soal pengadaan kambing dan sapi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3) setempat.
Pertanyaan ini dilontarkan anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Muslihin. Dia menduga, ada permainan harga yang dilakukan BKP3 dalam pengadaan kambing ini. Di mana seharusnya pengadaan kambing dihargakan Rp 2,9 juta per ekor. Tetapi, yang dilakukan BKP3 justru diperkirakan seharga Rp 1,2 juta di pasaran. ‘’Antara harga dan kualitas tidak sesuai, makanya kami mempertanyakan masalah ini ke BKP3,’’ ungkap Muslihin, kemarin (14/11).
Politisi Partai Hanura ini menyebut, total anggaran pengadaan kambing itu sebesar Rp 2,4 miliar. Program ini merupakan kumpulan dari aspirasi dewan. Tapi faktanya, pengadaan itu tidak sesuai dengan kualitasnya.
Karena itu, Muslihin berencana akan memanggil Kepala BKP3 Lombok Tengah, Lalu Iskandar untuk menjelaskan masalah ini. Pihaknya juga sudah meminta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengkroscek masalah ini ke lapangan. ‘’Kami akan segera panggil Kepala BKP3 untuk mempertanyakan masalah ini. Saya juga sudah minta LSM untuk mengawasi pengadaan ini,’’ ancamnya.
Kepala BKP3 Lombok Tengah, Lalu Iskandar yang dikonfirmasi menukas, dewan tidak tahu menahu soal kambing berkualitas dan tidak. “Saya harapkan dewan jangan asal ngomong. Semua kambing dan sapi yang sudah dibeli itu berkualitas dan sesuai harga yang telah ditentukan,” katanya.
Diakui Iskandar, tudingan seperti itu juga sudah muncul sejak tahun sebelumnya. Tetapi, semua tudingan dewan itu tidak mengena karena mereka tidak paham kualitas hewan. Karena setelah dilakukan survei, semua penerima tidak ada yang mengeluhkan bantuan tersebut. “Saya harapkan dewan jangan pura-pura. Kami sudah bosan diatur, toh juga ujung-ujungnya nanti mereka akan mengerti dengan kualitasnya,” sindirnya.
Ungkapan ini dilayangkan Iskandar karena pihaknya sudah melakukan survei terlebih dulu. Hasil iniah yang kemudian diajukan dan disetujui dewan. Aneh kemudian, jika dewan menolak hasil survei yang telah disetujui tersebut. “Mereka sudah survei langsung, kok malah sekarang dikeluhkan,” sesalnya. (cr-ap)
