Dewan Panggil Pihak Pelindo dan PTAM Giri Menang

ABUBAKAR ABDULLAH (Fahmy/ Radar Lombok)

GIRI MENANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Lobar menjadwalkan pemanggilan General Manager PT Pelindo III Lembar dan Direktur Utama PTAM Giri Menang hari ini sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada kedua perusahaan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah, kepada wartawan, Kamis (3/11) menyatakan bahwa pemanggilan adalah untuk mendengar penjelasan kedua perusahaan ini. Dewan ingin mendengar penjelasan  pihak Pelindo III yang sampai sekarang belum juga membayar pajak BPHTB pihak PTAM Giri Menang dan Pajak BPHTB senilai sekitar Rp 4 miliar lebih. Begitu pula dengan PTAM Giri Menang. BUMD ini dipanggil untuk menjelaskan kenapa sampai sekarang dividen senilai Rp 7 miliar lebih belum disetor ke kas daerah. “ Hasil rapat besok (hari ini_red) kami panggil pihak PT PTAM Giri Menang dan Pelindo. Suratnya sudah kami kirim ke mereka,” katanya.

Baca Juga :  Tiga Balon Kades Gugur di Seleksi Lanjutan

Dikatakan Abubakar, selain mitra kerja dimaksud, Komisi II juga akan memanggil eksekutif dalam hal ini Bapenda dan juga BPKAD Lobar. “Supaya terang-benderang, agar tidak menjadi isu liar,” imbuhnya.

Surat pemanggilan sudah dilayangkan. Pimpinan perusahaan diminta tidak berwakil.”Sudah kita berikan catatan tidak boleh diwakilkan,” tegasnya.

Tersendatnya pemasukan daerah, diantaranya dari dua perusahaan ini, membuat keuangan Lobar belum baik. Banyak kontrak pembangunan yang molor, bahkan sebagian besar tenaga kontrak di daerah ini belum bisa dibayarkan honornya. “Kami harus ambil sikap agar persoalan ini ada solusi, agar kita bisa bersikap adil,” lanjutnya.

Baca Juga :  Dewan Soroti Eksekusi Lahan STIE-AMM yang Lamban

Khusus untuk PTAM Giri Menang, ia mengaku dewan sudah memanggil beberapa waktu lalu. Namun pihak PTAM Giri Menang tidak hadir. “Ini injury time. RUPS sudah digelar, mudah-mudahan tidak beralasan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, secara umum, capaian PAD Lombok Barat menjelang akhir tahun ini masih di kisaran 57,19 persen dari total target PAD sebesar Rp 346 miliar lebih. Artinya, target tersebut masih jauh jika melihat persentase capaian per 31 Oktober lalu. “Pemerintah harus ada langkah cepat untuk mengambil sikap, potensi daerah harus dimaksimalkan. Dan ini sebagai salah satu komitmen kami sebagai wakil rakyat. Ini semata-mata untuk kepentingan daerah,” tandasnya.(ami)

Komentar Anda