MATARAM–Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi memanggil Kepala SMPN 6 Mataram, HL Marwan, Kamis kemarin (12/1).
Pemanggilan tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), H Sudenom. Pemanggilan keduanya terkait klarifikasi beberapa keluhan orangtua siswa mengenai dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pembelian perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dalam pemanggilan dihadirkan juga Inspektorat Kota Mataram, auditor Inspektorat L Agus Sudrajat.
Didi meminta Kepala SMPN 6 Mataram, HL Marwan menyampaikan, tahapan pungutan yang dilakukan di SMPN 6 Mataram. Apakah telah melalui unsur kesepakatan dengan wali siswa atau tidak. Saat ditanya, HL Marwan menyampaikan, pungutan yang dilakukan sekolah telah melalui tahapan yang panjang. Saat rapat komite sekolah tanggal 26 Oktober 2016 lalu, sifatnya tidak mengikat hanya sumbangan untuk melengkapi fasilitas UNBK, rapat langsung dipimpin ketua komite.
Saat rapat, orangtua siswa setuju dengan sumbangan senilai Rp 300 ribu. Untuk menambah fasilitas UNBK, peserta UNBK ada 370 siswa, sementara ruangan baru ada dua. “Kita masih butuh dua ruangan lagi, uang yang terkumpul ada Rp 90 juta langsung digunakan untuk pembelian komputer, AC, kursi dan perangkat lainya,” ungkapnya.
Peruntukan uang tesebut jelasnya, untuk dua ruangan serta pembelian server ujian. Penambahan dua ruangan tersebut lantaran di sekolah itu masih kekurangan RKB karena saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 6 Mataram menerima siswa 90.
Dikatakan, jumlah siswa saat ini, ada 420 siswa. ‘’Sumbangan tidak semua Rp 300 ribu. Namun disesuaikan dengan kemampuan siswa,’’ singkatnya.
Ia juga menyampaikan, kekecewaan saat Tim Saber Pungli datang. Kalangan guru masih terbebani psikologisnya, karena sempat di BAP. ‘’Seperti tersangka saja. Saya saja disebut lari ke Bima. Padahal saya ada di Mataram,’’ kesalnya.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), H Sudenom, menyayangkan sikap dari Tim Saber Pungli NTB. Tim ini disebutnya tidak memiliki pekerjaan. Apalagi sampai melakukan BAP pada guru maupun pengawai disana membuat beban psikologis kalangan guru terganggu.
Ia berharap, ada koordinasi dengan Tim Saber Pungli Kota Mataram. Pungutan atau sumbangan selama ini disebutnya sudah sesuai aturan dan berdasarkan aturan.
‘’Sumbangan seperti ini dibolehkan oleh Kemendikbud karena sudah diatur di dalam Permendikbud,’’ pungkasnya.
Sementara itu, auditor Inspektorat Kota Mataram, L Agus Sudrajat mengatakan, selama ini memang tatakelola keuangan di sekolah selalu menjadi temuan. Terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Sekolah kerap kebingungan, apalagi setelah anggaran diketok, kerap melenceng dari RKAS.
‘’Kita masih dalami, sampai saat ini apakah ada unsur dugaan pungutan atau tidak. Kita telah lakukan audit sesuai aturan yang berlaku,’’ singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi meminta, semua sekolah untuk tidak sembarangan melakukan pungutan tanpa dasar. Ia juga akan berkoodinasi dengan TAPD terkait anggaran. “Sampai saat ini belum kita temukan untuk anggaran UNBK, karena selama ini sudah termasuk di semua sarana pendidikan,” ungkapnya. (dir)
