Dewan NTB Minta Pemprov Beri Perhatian Serius RTLH

WARGA MISKIN : Rumah pangung penduduk miskin di Pulau Moyo Sumbawa, pagarnya mulai robek. Mata pencaharian warga di Pulau Moyo, sebagian besar mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. ( LUKMAN/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Minimnya kuota rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di NTB pada tahun 2022 mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Pasalnya, program RTLH merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk melawan stunting dan gizi buruk masyarakat miskin.

“Bagaimana mau lawan stunting dan gizi buruk, kalau kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah layak saja tidak terpenuhi maksimal,” kata Anggota DPRD NTB Akhdiansyah, kepada wartawan, kemarin.

Akhdiansyah menilai sebanyak 92 unit RTLH yang dihajatkan untuk rakyat kecil, jumlah yang direalisasikan terlalu sedikit. Sedangkan jumlah RTLH yang terdata di seluruh kabupaten/kota di NTB mencapai 206.733 unit. 

“Minimnya alokasi RTLH ini harus menjadi atensi program pemerintah daerah untuk membangun rumah layak huni lebih banyak lagi,” katanya.

Dikatakannya, melalui perbaikan rumah yang layak huni ini, selain untuk mendorong agar masyarakat miskin semakin sehat, juga menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat.  RTLH itu upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Kesehatan ini kan bagaimana melawan stunting dan gizi buruk. Angka RTLH tinggi, tapi tidak ada realisasi,iIni kan bullshit (omong kosong) jadinya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Ardhan Ryswari berdalih meski di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan pembangunan RTLH, walaupun mungkin jumlah RTLH pada tahun 2022 hanya sekitar 92 unit.

“Ya hanya 92 RTLH dibangun tahun ini, sedikit sekali. Kendala keterbatasan anggaran. Anggaran pembangunan RTLH sebesar Rp 1,82 miliar bersumber dari APBD,” sebutnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data aplikasi e-RTLH Kementerian PUPR per Mei 2022. Terdapat 206.733 unit RTLH di seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun karena keterbatasan anggaran, RTLH yang dibangun pada tahun ini hanya 92 unit. Dari 92 unit RTLH yang akan dibangun, sebanyak 80 unit dialokasikan untuk peningkatan kualitas rumah RTLH. Kemudian 11 unit untuk pembangunan baru dan satu unit untuk pembangunan homestay.

Sebanyak 73 unit dikerjakan melalui pokir (pokok pikiran) anggota DPRD dan 16 lainnya melalui kegiatan reguler. Sebanyak 16 unit RTLH yang dikerjakan secara regular, dan sebanyak 8 unit diantaranya untuk penanganan NTB Care. Adapun sebaran RTLH, mulai dari Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 74 unit, Kabupaten Lombok Timur 47.756 unit, Kabupaten Bima 35.675 unit, Kabupaten Dompu 26.077 unit. Selanjutnya, Kota mataram 5.987 unit, Kota Bima sebanyak 11.353 unit dan Kabupaten Lombok Utara memiliki RTLH sebanyak 16.466 unit.

“Untuk KEK Mandalika dilakukan pembangunan homestay oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara 1,” pungkasnya. (cr-rat)

Komentar Anda