MATARAM – Kalangan DPRD Kota Mataram mengusulkan guru tidak tetap (GTT) di Kota Mataram bisa tunjangan lewat APBD. Selama ini mereka mengandalkan honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikirim pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengatakan, selama ini GTT bergantung pada dana BOS. Jumlahnya tidak sesuai dengan jam mengajar mereka. Oleh karena itu di tahun 2017 diharapkan GTT dapat tunjangan atau insentif Pemkot lewat APBD.” Kita coba susun dan anggarkan dulu bersama eksekutif agar bisa dibayarkan pakai APBD,” kata Misban saat ditemui kemarin (29/11).
Dengan diambil alihnya guru PNS khusus SMA/ SMK oleh provinsi, Pemerintah Kota Mataram bisa berhemat anggaran. Dana yang dihemat ini bisa dialokasikan untuk tunjangan GTT. Dana yang bisa dihemat jumlahnya cukup besar sekitar Rp 60 miliar lebih.”Mungkin bahasanya bukan gaji, tapi ada tambahan penghasilan bagi guru honorer,” ungkapnya.
Misban juga melihat APBD Kota Mataram tahun 2017 cukup sehat. Postur APBD Kota Mataram tahun 2017 masih cukup sehat untuk mengalokasikan anggaran kepada guru. Tahun 2017 APBD Kota Mataram disepakati Rp 1,3 triliun dengan PAD sebesar Rp 300 miliar. Anggaran sebesar ini cukup mampu untuk memberikan tambahan kesejahteraan bagi GTT yang selama ini hanya mengandalkan dari BOS saja.
Secara kuantitatif anggaran pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Tetapi dari segi kualitas jelas mengalami kenaikan. Prosentase penurunan tidak begitu besar.Sementara itu Dinas Dikpora Kota Mataram saat ini sedang mengusahakan agar 700 orang guru honor yang ada di Kota Mataram ditingkat SD dan SMA dan 400 orang ditingkat SMA dan SMK bisa mendapatkan penambahan pendapatan. Salah satu caranya dengan mendapakan SK pengangkatan guru honor dari Pemkot.”Kita sedang usahakan ini untuk segara bisa diangkat,” kata Sudenom, Kadis Dikpora Mataram pada kesempatan terpisah.(ami)
