PRAYA-DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota perubahan keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2016, kemarin (9/8).
Dalam kesempatan itu, semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Seperti Fraksi PPP, PKB, PBB, PKS, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Nurani Perjuangan. Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Fraksi PPP, HM Mayuki menekankan pemerintahan HM Suhaili FT dan Lalu Pathul Bahri (Suhaili-Pathul) untuk mendorong semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan. “Konsekuensi pemkab harus jelas bagi semua SKPD. Jika ada yang tidak memenuhi target, maka harus diberikan sanksi,” katanya di hadapan peserta sidang.
Menurutnya, selama ini sebagian besar SKPD belum memenuhi target sesuai ketentuan. Semua ini terjadi karena tidak ada ketegasan dari pemkab sebagai atasan. Sehingga sejumlah SKPD menjadi lalai dan tidak memenuhi target pendapatan selama ini. ‘’Untuk itu, kami dari Fraksi PPP meminta agar pemkab memberikan sanksi bagi yang gagal dan memberikan reward bagi yang berhasil,’’ sarannya.
Ditambahkan Mayuki, jika ini bisa diterapkan, pihaknya optimis semua SKPD akan berlomba-lomba memenuhi target yang telah ditentukan. Pandangan ini juga disampaikan Fraksi PPP mengingat banyaknya wilayah potensial yang belum digarap masing-masing SKPD bersangkutan.
Misalnya, potensi pariwisata yang sama sekali belum memberikan kontribusi terhadap daerah selama ini. Jika ini bisa dilakukan, maka tentunya pendapat daerah bisa didongkrak. ‘’Tapi selama ini kita melihat potensi itu belum digarap maksimal, bahkan tidak sama sekali. Selain itu, parkir area bandara dan titik lainnya juga sama sekali belum memberikan kontribusi,’’ kritiknya.
Hal senada juga disampaikan Jubir Fraksi Partai Gerindra, Muhalip, bahwa banyak potensi pendapatan yang sama sekali tidak digarap maksimal. Dalam hal ini, Muhalip menekankan kepada Dinas Kesehatan. Instansi pimpinan dr Nurhandini Eka Dewi ini dinilai sangat lemah dalam memenuhi target pendapatan.
Laporan yang diterima dewan, target pendapatan Dinas Keseahatan baru mencapai 40 persen dari target 100 persen. ‘’Bukan hanya Dinas Kesehatan saja, dinas yang lain juga harus memperhatikan tugasnya dan mampu memenuhi target capaian sesuai yang telah ditentukan,” imbuhnya. (cr-ap)
