MATARAM—Sudah berbulan-bulan virus Covid-19 menyerang Provinsi NTB. Berbulan-bulan pula dunia pendidikan menjadi tidak jelas. Sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan, dinilai sangat tidak efektif. “Segera buka sekolah di daerah yang disetujui pemerintah pusat,” pinta anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah yang membidangi pendidikan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah mengizinkan sebagian kabupaten/kota untuk melaksanakan belajar secara tatap muka di sekolah. Izin tersebut diberikan bagi daerah yang masuk zona hijau dan kuning. Beberapa kabupaten di Provinsi NTB yang diperbolehkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah, yaitu Lombok Tengah, Dompu dan kabupaten Bima. “Saya setuju kita waspada dengan pandemi Covid-19. Tapi kalau menolak melaksanakan pembelajaran tatap muka di daerah yang diizinkan, itu juga terlalu paranoid,” ucap pria yang biasa dipanggil Yongki itu.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri belum berani membuka sekolah. Sarana dan prasarana penerapan protokol Covid-19 harus dipastikan siap terlebih dahulu. Hingga September mendatang, Pemprov berencana belum akan membuka sekolah. Meskipun dibuka, rencananya sebatas simulasi saja terlebih dahulu. “Harusnya beberapa daerah yang diberi kesempatan belajar tatap muka tersebut, diselenggarakan saja. Tentu dengan memenuhi standar Covid-19 yang sudah menjadi SOP,” tegasnya.
Menurut Yongki, adanya pandemi Covid-19, jangan sampai membuat para pembuat kebijakan pendidikan di NTB terlena. Kemudian menikmati zona nyaman saat ini. Sementara para orangtua dan siswa dirugikan. Belajar tatap muka, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, adalah solusi untuk kondisi darurat pendidikan saat ini. “Bisa menggunakan sistem blocking kelas, bergilir atau konsep full day school. Sekali lagi standart Covid-19 harus menjadi priority,” katanya. Hal yang harus dipahami, pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan kurikuklum padat masih sangat tidak efektif. “Hak belajar anak bangsa sangat terhambat. Kecuali Pemprov
mampu menyiapkan matang PJJ,” ucap Yongki. Pantauan di lapangan, pelaksanaan PJJ tidak berjalan lancar di seluruh NTB. Konsep tersebut akan mudah diterapkan di wilayah perkotaan, namun menjadi masalah besar di desa-desa terpencil. Banyak masalah yang menjadi kendala PJJ. Mulai dari alat, sinyal, penerimaan materi belajar dan lain sebagainya.
“Belum lagi kemampuan ketersediaan kuota internet. Intinya keterjangkaun dan pelaksanaan PJJ masih blum efektif. Apalagi bagi masyarakat pelosok daerah pinggir, mana bisa mereka belajar efektif,” ungkap Sekretaris DPW PKB NTB itu. Meskipun PJJ tidak efektif, Yongki sendiri tetap bergerak membantu apa yang bisa dilakukan sesuai kemauan pemerintah. “Saya dan teman-teman juga sedang menggerakan relawan Gerakan Bangkit Belajar.
Setidaknya bisa membantu PJJ di daerah-daerah susah sinyal dan ketersediaan handphone. Tapi tetap saja PJJ sangat belum bisa efektif. Makanya kita minta harus segera dibuka sekolah, terutama yang sudah diizinkan di zona hijau dan kuning,” desak Yongki.
Kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H Aidy Furqon mengatakan, SMA/SMK/SLB merupakan tanggung jawab dan kewenangan Gugus Tugas Provinsi. Sedangkan SD/SMP berpedoman pada kebijakan Gugus Tugas Kabupaten. “SMA/SMK paling cepat 13 September dibuka. Tapi September juga kita belum buka SMA/SMK meski zona kuning,” ucap Aidy Furqon. Untuk 3 daerah yang diizinkan tatap muka, juga masih dilarang melaksanakannya pada bulan September. Dikbud akan melakukan simulasi terlebih dahulu untuk beberapa sekolah di daerah tersebut. Simulasi tatap muka, dilakukan untuk sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan. “September, kalau sudah siap protokol kesehatan dan lain-lain, maka kita melakukan simulasi dulu selama seminggu. Bukan langsung boleh, uji coba di beberapa sekolah dulu. Kita pantau kepatuhannya,” kata Aidy Furqon. (zwr)
