MATARAM – Pengerjaan 10 proyek embung di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), yang bertujuan mengatasi kekeringan di wilayah selatan Lotim, mendapat sorotan tajam dari DPRD NTB.
Ketua Komisi IV DPRD NTB Bidang Infrastruktur, Hamdan Kasim, meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk meninjau ulang bahkan menghentikan proyek senilai Rp1,9 miliar tersebut.
Proyek yang dikerjakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok ini dinilai tidak efektif. Masing-masing embung dibangun dengan anggaran Rp190 juta, namun masyarakat menemukan bahwa proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak. “Jika proyek ini bukan keinginan rakyat, lebih baik dihentikan sementara,” tegas Hamdan.
Ia menyarankan agar anggaran dialihkan ke sektor riil seperti pembangunan irigasi, usaha tani, pemenuhan kebutuhan pupuk, atau penciptaan lapangan kerja.
Hamdan juga menilai bahwa embung bukan solusi efektif untuk mengatasi kekeringan di Lotim bagian selatan. Ia mengibaratkan solusi ini seperti tambal sulam, sementara masalah utama kekeringan memerlukan aliran air skala besar.
Aduan masyarakat terkait proyek ini, menurut Hamdan, seharusnya menjadi pertimbangan Gubernur NTB untuk melakukan efisiensi anggaran sebelum pembahasan perubahan APBD. “Proyek ini perlu diaudit, ditinjau ulang, bahkan dihentikan,” tandasnya. (yan)
