SELONG—Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) melakukan rapat evaluasi program di tahun 2016 lalu, dengan sejumlah dinas terkait, Kamis (19/1). Salah satunya rapat dengan Dinas Kesehatan (Dikes) setempat.
Disini Komisi II mempertanyakan sejauh mana program pelayanan kesehatan yang telah dijalani ditahun 2016 lalu oleh dinas terkait . Terutama menyangkut pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS yang tak sedikit dikeluhkan masyarakat.
Rapat dihadiri langsung Kepala Dikes, drg. Asrul Sani. Selain itu, diundang juga pihak dari pejabat di BPJS. Selain membahas persoalan kesehatan, agenda lainya juga terkait persoalan pendidikan. Satu persatu berbagai persoalan dan seperti apa program di 2017 dibahas secara mendalam.
“Berbagai persoalan di yang ada di dinas bersangkutan. Kita berikan lagi ke dinas yang bersangkutan untuk menjawab persoalan di 2017 itu,” sebut ketua komisi II DPRD Lotim, L. Hasan Rahman.
Untuk pelayanan kesehatan lanjutnya, persoalan yang paling menonjol terkait dengan pelayanan kesehatan di BPJS. Sejumlah masalah tersebut, diantaranya menyangkut data pelayanan kesehatan peserta BPJS yang tidak valid. Dari banyak masyarakat yang memegang kartu BPJS, namun mereka tidak bisa diklaim.
“Padahal kalau sudah membawa kartu BPJS. Mestinya kartu tersebut begitu sudah masuk sudah ada konfimasi itu sudah terdaftar. Karena tidak mungkin kartu BPJS ini dibuat sembarangan,” terang Hasan.
[postingan number=3 tag=”bpjs”]
Begitu juga dengan pelayanan yang diberikan BPJS. Tak sedikit dari peserta BPJS terutama warga miskin sering kali pelayananya di nomor dua kan. Hal ini harus menjadi perhatian, dan perlu diperbaiki di program kerja tahun 2017 ini. “Terpenting masyarakat ini harus bisa terlayani. Jangan sampai mereka tidak terlayani,” sebutnya.
Dalam rapat itu lanjutnya, di 2017 ini Dikes Lotim telah mengantisifasi berbagai persoalan yang terjadi di 2016 . Dan Dikes sendiri mengaku siap untuk melakukan perbaikan berbagai masalah di tahun sebelumnya dengan program yang telah disiapkan di tahun ini. Terlebih lagi setelah adanya tambahan 4500 kartu BPJS yang nantinya bisa diberikan ke masyarakat yang betul betul membutuhkan. “Intinya kita sangat menginkan ada ekspos semacam ini dan ada sharing program dari masing-masing dinas,” tandas Hasan
Selain masalah pelayanan BPJS, hal lain yang dibahas juga terkait adanya sejumlah dokter yang belum bisa stanbay selama 24 jam di Puskesmas tempat mereka ditugaskan. “Ada beberapa puskesmas dokternya belum bisa memberikan pelayanan 24 jam. Hal ini terjadi karena disebabkan berbagai masalah,” kata Kadis Dikes, Asrul Sani.
Untuk itu kata Asrul, ditahun 2017 ini pihaknya akan mengupayakan agar dokter yang ada di setiap puskesmas itu bisa menempati rumah dinas yang telah disiapkan di masing-masing tempat mereka ditugaskan. Ini dilakukan, agar mereka bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal ke masyarakat.
“Dokter yang menjadi tenaga kontrak kami harapkan bisa menempati rumah dinas. Dan tentu juga kami harus memperbaiki rumah dinas dan memperhatikan fasilitasnya supaya mereka nyaman tinggal ,” kata Asrul.
Dijelaksan untuk tahun ini, pihaknya kembali akan merekrut sebanyak 30 dokter. Namun dari jumlah itu, 20 telah terisi dan kini tinggal 10 dokter yang akan direkrut. Para dokter ini nantinya akan ditempat di sejumlah puskesmas yang memang membutuhkan. “30 dokter itu saya rasa sudah cukup maksimal. Karena maksimal harus ada dua dokter di setiap Puskesmas,” pungkas Asrul. (lie)
