PRAYA—Keberadaan jalan yang dikerjakan oleh PT Lombok Infrastruktur Perkasa, dinilai masyarakat setempat telah banyak mengalami kerusakan, seperti banyaknya jalan yang sudah berlubang.
Jalan tersebut juga sudah retak disejumlah titik, termasuk jalan itu bergelombang, sehingga masyarakat setempat juga meminta agar PHO pengerjaannya tidak diterima oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), Lalu Ahmad Ziadi kepada Radar Lombok, Kamis 12/01) kemarin meminta agar Perusahaan yang mengerjakan jalan tersebut, untuk segera diperbaiki.
Sebab, aturan dalam pengerjaan, itu ada tendat waktu pemeliharan selama 6 bulan, terhitung dari proyek pengerjaan tersebut sudah berakhir masa pekerjaannya. “Jadi ada masa pemeliharaan selama 6 bulan terhitung setelah pengerjaan selesai, jadi saya harapkan perusahaan yang mengerjakan jalan di Landah Sengkerang memperbaiki kerusakan tersebut,” katanya.
Selanjutnya terkait PHO, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan secara detail, pasalnya hasil pengerjaan tersebut, nantinya yang akan bisa memberikan penilaian adalah proses. Dan jika dari hasil proses yang akan dilakukan dinas PUPR, dinilai kurang layak seperti yang dikeluhkan masyarakat tersebut, maka tentunya ini akan buntut pada tidak diterimanya hasil tersebut.
[postingan number=3 tag=”jalan”]
Karena itu, pihaknya hanya bisa menyebutkan itu tergantung hasil proses. Selanjutnya, adanya masukan atau keluhan dari masyarakat terkait hasil sejumlah pengerjaan jalan, mestinya pihak Inspektur Inspektorat Loteng turun dan melakukan evaluasi. “Ketika ada masukkan, mestinya Inspektorat harus gerak cepat, dan turun menyikapi persoalan ini,” ungkapnya.
Diakuinya, kerusakan sejumlah proyek jalan bukan hanya terjadi di jalan Landah Sengkerang, namun disejumlah wilayah yang mendapatan pengerjaan tahun ini, juga ada yang mengeluh.
Keluhan masyarakat lanjutnya, menurut dia itu sah sah saja, sebab saat ini musim hujan, namun sejumlah proyek pengerjaannya tetap jalan. Dan hal ini tentunya mengakibatkan kwalitas dari pengerjaan bisa rusak.
Hal hal semacam ini, sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan, terutama di Dinas PUPR, ketika melakukan proses lelang pengerjaan. “Maksud saya sih baik, bukan berarti saya itu menyepelekan hasil atau kwlitas mereka, hanya saja kwalitas jalan bisa rusak ketika terbentur paktor alam yang tida mendukung,” ujarnya.
Ketika hasil dari pengerjaan tersebut, tentunya anggaran yang sudah diperuntukkan untuk proyek jalan senilai Rp 135 Miliar, kurang dinikmati masyarakat, sebab jalan jalan yang diharapkan, dinilai kurang berkwalitas. “Intinya kami tidak menginginkan dana besar, namun kwalitasnya kurang, yang kami inginkan dana besar kwalitasnya bagus,” imbuhnya.
Sementara itu Konsultan Kontraktor Sahnan ketika dikonfirmasimembenarkam kalau sejumlah titik terjadi keretakan. Keretakan tersebut, itu disebabkan paktor alam. “Itu betul dik, dan bahkan saya sendiri sudah ditegur langsung oleh M Gazali terkait keretakan ini, namun kami tetap bertanggung jawab,” katanya.
Sebab lanjut ia, masa pemeliharaan pengerjaan jalan ini masih panjang dan anggaran untuk pemeliharaan saja Rp 500 juta dan itu sudah disiapkan untuk perbaikan. Selain itu pemerintah sendiri tidak bakalan menerima hasilnya, jika pengerjan yang kwalitasnya di bawah aturan. (cr- ap)
